Berita Jakarta

Tunggu MK, Surya Paloh: Kita Paksa Keluarkan Perppu UU KPK, Salah-salah Presiden Bisa Dimakzulkan

Surya mengatakan, presiden dan partai pendukung memahami tuntunan masyarakat dan mahasiswa untuk menerbitkan Perppu UU KPK.

Tunggu MK, Surya Paloh: Kita Paksa Keluarkan Perppu UU KPK, Salah-salah Presiden Bisa Dimakzulkan
KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMO
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh (tengah) menghadiri acara deklarasi dukungan kepada calon presiden Jokowi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). 

BANJARMASINPOST.CO.ID,  JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum akan mengeluarkan Perppu UU KPK dalam waktu dekat karena masih menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Presiden Joko Widodo dan partai-partai pendukungnya sepakat untuk belum akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Alasannya, UU KPK tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Surya meminta semua pihak menunggu hasil uji materi dari MK.

"Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Surya mengatakan, presiden dan partai pendukung memahami tuntunan masyarakat dan mahasiswa untuk menerbitkan Perppu UU KPK.

Baca: Sempat akan Pertimbangkan, Jokowi dan Parpol Pendukung Disebut Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK

Baca: Bandung Mencekam Saat Demonstran Bentrok dengan Aparat, Jalan Trunojaya Mendadak Sepi

Namun, menurut dia, sebagian dari mereka yang menuntut tak tahu bahwa UU KPK sudah diproses di MK. 

"Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa diimpeach (dimakzulkan) karena itu," ujarnya.

Kendati demikian, Surya mengatakan, meskipun belum akan mengeluarkan Perppu, namun pemerintah dan DPR sudah mengabulkan tuntutan dengan menunda sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menuai polemik.

"Tapi sejumlah produk UU yang tertunda tetap akan ditunda," pungkasnya.

Polemik Perppu Diberitakan, Presiden Jokowi didesak menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved