Berita Tanahbumbu

Rencana Pembangunan Jembatan Pulaulaut, Pusat Kaji Ulang Jenis Kapal yang Melintas

Kepastian lanjutan pembangunan jembatan Pulaulaut-Pulau Kalimantan kabarnya akan dibiayai daru Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Rencana Pembangunan Jembatan Pulaulaut, Pusat Kaji Ulang Jenis Kapal yang Melintas
Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah
Kabid Binamarga Dinas PUPR Tanahbumbu Hernadi Wibisono. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Kepastian lanjutan pembangunan jembatan Pulaulaut-Pulau Kalimantan kabarnya akan dibiayai daru Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sepertinya belum ada titik terang. Kecuali sharing dana Pemprov Kalsel dan dua kabupaten (Tanahbumbu-Kotabaru).

Terkait mega proyek sempat mangkrak pengerjaannya kurang lebih dua tahun. Oleh perwakilan pemerintah pusat beberapa waktu lalu melakukan peninjauan ke lokasi bangunan, rencana kembali akan membuat kajian.

"Pusat tersendiri ingin membuat kajian kelayakan. Sebenarnya melalui provinsi ya kita sudah memiliki kajian," kata Hernadi Wibisono Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanahbumbu.

Baca: Longsor Mulai Terjadi di Banua Lawas Tabalong Terdapat 3 Titik, Ini yang Dilakukan Warga

Baca: MAU Beasiswa ke Luar Negeri dan Peroleh Dana Rp 18,5 Juta per Bulan? Di Sini Tempatnya

Baca: Tarif Lucinta Luna Terungkap Saat Sebut Vanessa Angel, Buat Nafa Urbach dan Feni Rose Terkejut

Menurut Hernadi ditemui di kantornta, Kamis (3/10/2019) kemarin. Melanjutkan, pemerintah pusat ingin membuat kajian tersendiri, untuk menyamankan kajian kelayakan dan DED yang sudah dibuat provinsi Kalsel.

"Saat ini (Kementerian PU) yang berproses itu, dan Desember kajiannya berakhir. Layak atau tidak dibangun," kata Hernadi.

Kajian kelayakan dibuat Kementerian PU, di antaranya untuk memastikan manfaatkan dan kebutuhan dibangunnya jembatan penghubung.

"Misal, jembatan menghubungkan apa, apa keperluannya dan apakah perlu segera. Kalau kitakan (Tanahbumbu) ada Kapet, sedangkan di sana (Kotabaru) ada KEK," terang Hernadi.

Selain perlunya kajian kelayakan tersendiri dilakukan pemerintah pusat, menilai kajian dimiliki provinsi. Untuk biaya pembangunan menelan Rp 3,6 triliun dianggap terlalu besar.

"Kenapa dari kajian provinsi, biaya Rp 3,6 triliun. Karena untuk mengakomodir lalu lintas kapal 100 ribu DWT. Jadi mereka mau mengaji dulu, apakah benar kapal jenis itu," terang Hernadi.

Ditambahkan Hernadi, sesuai kajian provinsi ruang bebas (lintasan kapal) setinggi 40 meter. "Satu meter mereka (Kementerian) bisa menurunkan, itu ratusan miliar dananya," jelasnya.

Pemerintah pusat beranggapan, apakah jembatan bentang utama tetap setinggi itu. "Kalau bukan lalu lintas kapal kan, apalagi nanti KEK di Mekar Putih dijadikan pelabuhan internasional. Tidak perlu lagi kapal melintas lewat sini (bawah jembatan)," ungkapnya.

Maka dari itu, harapan bila ketinggian jembatan bentang tengah bisa diturunkan. Paling tidak estimasi biaya pembangunan bisa berkurang, ya lebih hemat," tandas Hernadi.

(BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved