Berita Banjarmasin

Komisi II DPRD Kalsel Akan Pantau KC Bank Kalsel di DKI Jakarta

Kantor Cabang Bank Kalsel di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Komisi II DPRD Kalsel Akan Pantau KC Bank Kalsel di DKI Jakarta
banjarmasinpost.co.id/acm
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Cabang Bank Kalsel di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pasalnya, Kantor Cabang Bank Kalsel di DKI Jakarta menjadi tujuan pertama pelaksanaan fungsi pengawasan yang akan dilakukan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel setelah ditetapkannya susunan Komisi DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (3/10/2019).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel Bidang Ekonomi dan Keuangan, Imam Suprastowo, pihaknya akan berangkat ke Kantor Cabang Bank Kalsel di Jakarta pada Senin (7/10/2019).

Baca: Video Viral Emak-emak Ini Bikin Ketawa, Baku Hantam Hingga Baju Terlepas, Dipicu Hutang Rp 75 Ribu

Baca: Raffi Ahmad - Nagita Slavina Buat Klarifikasi, Karena Ulah Asisten Nia Ramadhani Minta Maaf

Baca: Nasib Pernikahan Luna Maya Terancam Diungkap Mbak You, Ini Saran Raffi Ahmad Pada Eks Ariel Noah

Dijelaskan Imam, pihaknya ingin lakukan pengamatan dan meminta penjelasan atas perkembangan bisnis terkini yang dijalankan Bank Kalsel di kantor cabangnya di Jakarta.

Lebih spesifik menurut Imam, salah satu hal yang akan ditanyakan yaitu terkait Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Kantor Cabang Bank Kalsel di Jakarta.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah operasional Kantor Cabang Bank Kalsel di Jakarta memberikan dampak positif atau justru memberatkan Bank Kalsel sebagai salah satu BUMD andalan Kalsel.

Pasalnya, Imam menilai biaya operasional termasuk sewa kantor, beban gaji dan komponen biaya lainnya tentu besar untuk jalankan bisnis perbankan di Ibu Kota.

Apalagi menurutnya saat ini persaingan perbankan lebih khusus di Ibu Kota sangatlah ketat.

"BOPO nya akan didalami karena sekarang sebetulnya Bank ini berebut pasar tetapi Bank Kalsel di DKI kecil, apakah mampu berebut pasar. Sedangkan biaya operasional tinggi," kata Imam.

Hasil pengawasan menurut Imam selanjutnya akan dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Manajemen Bank Kalsel lalu selanjutnya disusun dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur Kalsel.

"Kami akan berikan masukan ke Eksekutif, kalau memang itu tidak layak kenapa diteruskan," lanjut Imam.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved