Opini

KPK di Tangan Jokowi

Publik tanah air tengah menunggu sikap Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu untuk menganulir revisi UU KPK yang baru saja disahkan DPR.

KPK di Tangan Jokowi
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). 

Oleh: Erfa Redhani dari ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Desakan kepada Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk menganulir revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR terus disuarakan oleh elemen bangsa.

Bagaimana tidak ? Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR mendapat penolakan keras dari berbagai lapisan masyarakat.

Revisi UU KPK tersebut dianggap cenderung melemahkan keberadaan lembaga antirasuah ini. Begitu banyak masa demonstrasi mahasiswa untuk menolak revisi UU KPK diberbagai penjuru Indonesia hampir tak terbendung, bahkan telah menelan korban jiwa.

Dalam berbagai pemberitaan di media massa, Presiden Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan masukan masyarakat terutama untuk menerbitkan Perppu KPK. Namun, hingga saat ini pernyataan tersebut tak kunjung ada kabar baiknya.

Bahkan ironisnya, beberapa menteri, anggota DPR, dan elit politik lainnya cenderung malah tidak sepakat jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.

Baca: Jelang Liverpool vs Leicester City, Brendan Rodgers : Saya Tak Sabar untuk Kembali

Baca: HUT ke-74 TNI, Danrem 101/Antasari : Ada Persoalan Kita Pecahkan Bersama

Baca: Rusunawa di Tanbu dan Kotabaru Belum Difungsikan, Haris Tak Sabar Pindah

Baca: Bupati Balangan Jadi Tersangka Kasus Penipuan, Begini Jawaban Pengacara Ansharudin

Tentu saja sikap Presiden yang belum tegas tersebut sudah dapat dimaklumi. Pasalnya, mayoritas partai politik yang ada di senayan telah menyetujui revisi UU KPK. Bahkan Presiden pun telah setuju terhadap revisi UU KPK tersebut dengan mengirim surat presiden (surpres) ke DPR guna melakukan pembahasan.

Tentu saja, pertimbangan presiden untuk menerbitkan perppu harus dikalkulasi dengan matang. Kini, Presiden Jokowi berada pada posisi galau untuk menentukan pilihan apakah menerbitkan perppu untuk memenuhi kehendak dan masukan masyarakat atau malah hanya memberi harapan palsu. Publik menunggu sikap Presiden.

Pertanyaannya yang kemudian muncul adalah sejauh mana urgensi bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu KPK ?

Perppu KPK

Halaman
1234
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved