Berita Banjarmasin

Tata Tertib DPRD Kalsel 2019-2024 Berisi 203 Pasal

Diumumkan dan ditetapkannya susunan Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Kalsel dibarengi dengan pengesahan Tata Tertib Dewan

Tata Tertib DPRD Kalsel 2019-2024 Berisi 203 Pasal
banjarmasinpost.co.id/acm
Ketua Pansus Tata Tertib Dewan, H Hasanuddin Murad 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Diumumkan dan ditetapkannya susunan Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Kalsel dibarengi dengan pengesahan Tata Tertib Dewan masa jabatan 2019-2024.

Dalam Tata Tertib Dewan ini, total ada 203 Pasal yang disepakati.

Dimana jumlah tersebut meningkat dibanding pada fase rancangan sebanyak 198 Pasal.

Dijelaskan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Dewan, H Hasanuddin Murad, Tata Tertib Dewan yang disepakati pada dasarnya merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur tugas dan kewenangan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Baca: Kabar Pernikahan Citra Kirana dan Rezky Aditya Digelar Akhir Tahun, Sosok ini Bocorkan?

Baca: Mampu Satukan Umat, Gubernur Kalbar Sutarmidji Ajak Umat Muslim Kalbar Jaga Ustadz Abdul Somad (UAS)

Baca: Viral di Instagram Gajinya Hanya Rp 6 Juta, Ternyata Segini Harta Kekayaan Bupati Banjarnegara

Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam Tata Tertib Dewan masa jabatan 2019-2024 yaitu terkait kehadiran perwakilan Fraksi dalam rapat-rapat AKD DPRD Provinsi Kalsel.

Pada masa jabatan DPRD Provinsi Kalsel 2019-2024, rapat-rapat AKD setidaknya harus dihadiri oleh lebih dari separuh Fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalsel.

Artinya dari total delapan Fraksi, harus ada Perwakilan dari lima Fraksi untuk bisa melanjutkan rapat dan mengambil keputusan dalam Rapat AKD.

Hal ini menurut H Hasanuddin Murad bertujuan untuk menguatkan legitimasi dan aspek keterwakilan dalam Pengambilan keputusan.

Sebelumnya, rapat-rapat AKD maupun Pansus DPRD Provinsi Kalsel bisa dilanjutkan dan mengambil keputusan walaupun banyak Anggota AKD dan Pansus yang tak hadir.

"Sebelumnya jika tak lengkap ditunda menunggu hadir, ditunda lagi kali kedua, lalu kalau tidak juga lengkap maka dilanjutkan. Untuk kedepan kami ingin setidaknya ada Perwakilan dari lima Fraksi yang hadir, dan jika tidak juga hadir maka rapat ditunda dan tidak ada keputusan yang diambil," kata H Hasanuddin Murad.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved