Diwajibkan Tinggal di Ibu Kota Kabupaten, Begini Tanggapan Anggota DPRD Tanahlaut

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aturan baru anggota dewan Tanahlaut wajib tinggal di Kota Pelaihari dan wajib turun ke lapangan sudah diketahui anggota dewan DPRD Kabupaten Tanahlaut.

Mereka juga tahu dan tidak mempermasalahkan sanksi yang akan dijatuhkan jika melanggar ketentuan tersebut.

Arkani diantaranya yang tidak mempermasalahkan aturan tersebut.

Kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (7/10/2019) memang sudah menjadi tugas seorang anggota dewan turun langsung ke masyarakat guna menyerap dan mengetahui jika ada permasalahan di lapangan.

"Memang begitu," ujarnya.

Baca: Dua Pecatur Veteran Tanahlaut Wakili Kalsel ke Medan

Baca: Jadi Pembina Komunitas Tukang Cukur Rambut, Wabup HSS Berharap Jadi Ajang Sharing Anggota

Baca: Rusak Teralis Sel, Empat Napi Ini Gagal Kabur dari Lapas Banjarbaru, Ternyata Otaknya Mantan Polisi

Baca: Kematian Massal Ikan Petani Jala Apung di Banua Anyar, Berikut Penjelasan DKP3 Kota Banjarmasin

Sementara terkait harus tinggal di Kota Pelaihari, tak ada masalah. Hal itu, memang sudah diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 yang menyebutkan anggota dean harus tinggal di ibukota Kabupaten.

Kini seluruh anggota dewan mamang sudah berdomisili di ibukota Kabupaten sehingga tak ada masalah terkait aturan tersebut. (Banjarmasinpost.co.id/Milnasari)