Berita Banjarmasin

Hindari Pelanggaran Hukum, 200 Konsultan Ikuti Dialog Praktek Jasa Konsultansi dan Pencegahannya

Itkondo Kalsel menggelar dialog hukum potensi pelanggaran hukum tahap 2 dalam praktek jasa konsultansi dan pencegahannya

Hindari  Pelanggaran Hukum, 200 Konsultan Ikuti Dialog Praktek Jasa Konsultansi dan Pencegahannya
banjarmasinpost.co.id/mariana
Acara dialog hukum potensi pelanggaran hukum tahap 2 dalam praktek jasa konsultansi dan pencegahannya oleh Inkindo Kalsel bersama Perkindo Kalsel. Istimewa/Inkindo Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Potensi kekhawatiran terjerat kasus hukum masih membayangi konsultan di Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam menjalankan tugasnya sebagai perencana dalam proyeksi konstruksi.

Hal itu diungkapkan Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Kalsel, Ir Syamsul Arivin pada kegiatan dialog dengan para konsultan yang berlangsung di Best Western Kindai Hotel Banjarmasin, Senin (7/10/2019)

Dalam dialog yang bertema, dialog hukum potensi pelanggaran hukum tahap 2 dalam praktek jasa konsultansi dan pencegahannya, diikuti 200 konsultan banua.

Menurut Arivin banyak kendala dilapangan saat ini, misalnya proyek besar yang dikerjakan, namun tidak sesuainya waktu yang telah ditentukan dengan gaji yang diterima para konsultan, akhirnya memicu terjadinya perbuatan yang terjerat hukum.

Baca: Buruh Tewas Dari Ketinggian 30 Meter di Duta Mall, Polresta Banjarmasin Lakukan Ini

Baca: Bawa Kue Tart dan Nasi Tumpeng, Kapolresta dan Jajaran Sowan ke Kodim 1007/Banjarmasin

Baca: Sebelas IUP Batubara Belum Setor Jaminan Reklamasi, Nilainya Mencapai Rp 26,5 Miliar

Baca: Blak-blakan Anang Hermansyah Minta Ashanty Jadi Caleg DPR RI Saat Krisdayanti Sudah Dilantik

"Kerena itu dialog hukum ini bisa menjadi pencerahan bagi para konsultan memperbaharui pengetahuan administrasi dari tim auditor dan tujuannya tidak lain agar para konsultan pun terhindar dari masalah hukum," ujarnya dalam keterangan resmi kepada Banjarmasinpost.co.id.

Arivin pun mengaskan sesama organisasi konsultan mempunyai kode etik dalam pekerjaan, dan pihaknya juga tidak segan memberikan sanksi tegas berupa pengeluaran dari anggota apabila terjadi pelanggaran.

Dialog yang digagas Inkindo Kalsel bersama Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Kalsel menghadirkan tujuh pembicara di antaranya dari instansi Polda Kalsel, Kejati Kalsel, BPK RI Perwakilan Kalsel, BPKP Kalsel, Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel dan LKPP Pusat.

Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel, Siswansyah mewakili Gubernur Kalsel mengatakan dialog hukum merupakan tahapan penting bagi dunia usaha untuk bisa meminimalkan resiko terhadap pengadaan barang dan jasa.

Baca: Aplikasi Smart Presensi Ngadat, Dinas Kominfo Batola Lakukan Ini

Baca: Hujan Guyur Kalimantan Selatan, Status Bencana Karhutla Turun Jadi Siaga Karhutla

Baca: NEWSVIDEO : Disapu Angin Kencang, Atap Teras PAUD Terpadu Darunnajah Martapura Ambruk

Sehingga Inkindo dan Perkindo mendapatkan informasi-informasi yang baik dari pemerintah dan juga dunia usaha.

"Sehingga kawan-kawan pelaku dunia usaha ini cermat memperhitungkan risiko pelanggaran hukum, tentu kita sambut baik dan pemerintah apresiasi kegiatan ini," pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Penulis: Mariana
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved