Serambi Mekkah

Fakir Miskin di Kabupaten Banjar Segera Dapatkan Bantuan Rehab Rumah, Tapi Ini Syarat-syaratnya

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banjar menggelar Sosialisasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu).

Fakir Miskin di Kabupaten Banjar Segera Dapatkan Bantuan Rehab Rumah, Tapi Ini Syarat-syaratnya
Kominfo Kabupaten Banjar
Fakir miskin penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) mengikuti sosialisasi bansos tersebut, Selasa (8/10). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banjar menggelar Sosialisasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu).

Selain itu pada acara tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kabupaten Banjar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar H Ahmadi pada Sosialisasi RS-Rutilahu, Selasa (08/10/2019) di Aula Bakumpul kantor Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Sesuai Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 tentang RS-Rutilahu dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dinyatakan bahwa mereka berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak.

"Karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan RS-Rutilahu di Kabupaten Banjar," ucap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar H Ahmadi.

Ia mengatakan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah. Implementasinya dalam bentuk kebijakan program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan warga.

Fakir miskin penerima bansos RS Rutihalu semangat berpose bersama pejabat terkait Pemkab Banjar serta undangan penting lainnya, Selasa (8/10).
Fakir miskin penerima bansos RS Rutihalu semangat berpose bersama pejabat terkait Pemkab Banjar serta undangan penting lainnya, Selasa (8/10). (Kominfo Kabupaten Banjar)

RS-Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah tidak layak huni. Prioritasnya pada atap, lantai, dan dinding serta fasilitas mandi cuci kakus (MCK).

Jumlah penerima bantuan sebanyak 160 Kepala Keluarga dari enam kecamatan yang terbagi dalam 16 kelompok. Kriterianya yakni fakir miskin yang terdata dalam Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (BDT Fakmis), belum pernah mendapat bantuan RS-Rutilahu.

"Juga harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga serta memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan," jelas Ahmadi.

Mekasnisme penyaluran bantuan sosial RS-Rutilahu, lanjutnya, diberikan dalam bentuk nontunai melalui transfer ke rekening kelompok yang dibuat oleh Kemensos RI lewat rekening ketua kelompok yang ditunjuk.

Penerima bantuan membentuk kepengurusan RS-Rutilahu dengan membuat rincian jenis bahan bangunan. Lalu, melaksanakan pembelian bangunan dibuktikan adanya kwitansi serta menyelesaikan paling lambat 100 hari kalender. Juga mesti mendokumentasikan kondisi awal sampai hasil akhir dan membuat laporan pertanggungjawaban.

Besaran bantuan RS-Rutilahu sekitar Rp 15 juta per rumah. Penggunaannya untuk pembelian bahan material rehap rumah, tidak untuk upah tukang dan diharapkan dukungan dana swadaya masyarakat dan desa.

Pada acara tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan Surat Pejanjian Kerja Sama antara pembuat komitmen yakni Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Kementerian Sosial RI sebagai pihak kesatu dan ketua kelompok RS-Rutilahu sebagai pihak kedua. (AOL/*)

Penulis: Idda Royani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved