Berita HST

Imbauan KPK agar Pejabat HST Waspadai Perubahan Gaya Hidup, Sarankan Penguatan Inspektorat

Imbauan KPK agar Pejabat Waspadai Perubahan Gaya Hidup, Sarankan Penguatan Inspektorat

Imbauan KPK agar Pejabat HST Waspadai Perubahan Gaya Hidup, Sarankan Penguatan Inspektorat
kominfo hss
Koordinator Wilayah VII KPK RI Nana Mulyana (tengah) didampingi Bupati HSS H Acmad Fikry (kiri) dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad (ketiga dari kanan) saat Sosialisasi Pecegahan Korupsi di Pendopo Kabupaten HSS, Selasa 8 Oktober 2019. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Koordinator Wilayah VII KPK RI Nana Mulyana mengingatkan pemerintahan daerah, untuk mewaspadai gaya hidup pejabat yang berubah menjadi konsumtif dibanding kehidupan sebelumnya, setelah dia diberi suatu jabatan.

Sebab, bisa jadi terjadi penyalahgunaan wewenang, saat dia diberi kepercayaan.?

Peringatan tersebut, disampaikan saat Sosialisasi Pencegahan Korupsi di depan seluruh pejabat HSS, termasuk anggota DPRD yang berhadir Selasa 9 Oktober 2019 di pendopo kabupaten.

Kedatangan atas undangan Pemkab HSS sebagai upaya pencegahan korupsi di pemerintahan HSS.

Baca: Sopir Dibunuh Saat Main Catur di HSU, Terungkap Gara-gara Mantan Istri Pelaku Diperistri Korban

Baca: Kemesraan Palsu Raffi Ahmad - Nagita Slavina Dibongkar Sosok Ini di Depan Luna Maya, Tidak Nyaman?

Baca: Sifat Asli Nikita Mirzani Dibongkar Ustadz Maulana, Ini Rahasia Seteru Syahrini & Barbie Kumalasari

Baca: Ibunda Mikha Tambayong Meninggal Karena Penyakit Seperti Ashanty, Ini Gejala Autoimun Ibu Aurel

Baca: Ekspresi Aneh Luna Maya Saat Dapat Ini Dari Ibu Ariel NOAH, Foto Dada Eks Pevita Pearce Bikin Heboh

Nana juga membeberkan, selama ini KPK dalam mengungkap kasus, juga sering dibantu orang dekat pelaku koruptor.

Contohnya ada istri yang kecewa pada suaminya, saat menjadi "orang kaya" ataupun akibat pecah kongsi dalam politik.

"Begitu juga ketika OTT, pintuk masuk informasinya bisa dari sana," bebernya.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD HSS, Iwan, mempertanyakan terkait korupsi di DPRD Kota Malang yang dilakukan berjamaah, namun hanya nominal dinilai kecil, yaitu Rp 15 juta, namun tetap ditangani KPK.

"Bukankan KPK hanya menangani kasus korupsi yang diatas Rp 1 miliar? " katanya saat sesi dialog.

Sedangkan Kadisdik Nordiansyah menyampaikan, soal bantuan dana alokasi khusus yang secara aturan kementerian pendidikan dilaksanakan secara swakelola masing-masing sekolah, baik di SD maupun SMP.

Halaman
123
Penulis: Hanani
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved