Opini Publik

Lebih Baik Perbaiki Kurikulum (Menyoal Wacana Pemisahan Mapel Pancasila dan PKN)

Wacana Pemisahan mata pelajaran pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam kurikulum di Indonesia kembali digaungkan

Lebih Baik Perbaiki Kurikulum (Menyoal Wacana Pemisahan Mapel Pancasila dan PKN)
banjarmasinpost.co.id/irfani rahman
500 guru PPKN ikuti Diseminasi Model Integrasi Penddikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewargannegaraan (PPKn) tingkat SD, SMP-MTS, SMA-MA tahun 2017 

Oleh: Reja Fahlevi, Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wacana Pemisahan mata pelajaran pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam kurikulum di Indonesia kembali digaungkan oleh Kementrerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Marakanya fenomena radikalisme, intoleransi, individualistik dan serentetan pertikaian-pertikaian yang terjadi dtubuh bangsa ini, kiranya itulah yang melatarbelakangi alasan perlunya Pendidikan Pancasila .

Wacana itu dimunculkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano usai menghadiri upacara peringatan Hari Guru di gedung Kemendikbud.

Tentu ada beberapa catatan yang kiranya perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan jika seandainya wacana ini benar-benar direalisasikan.

Pertama, sejarah mencatat PMP mulai dijajarkan disekolah sejak diberlakukanya kurikulum 1975, dalam kurikulum 1994 pendidikan Moral dan Pancasila mendapatkan format yang baru, yakni berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tetapi dalam kurikulum sesudahnya, yakni kurikulum 2004 dan 2006 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berubah hanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan dalam format kurikulum 2013 dikembalikan menajdi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ada beberapa yang menjadi alasan mengapa PMP, PPKn, dan PKn sering mengalami perubahan istilah.

Baca: Raffi Ahmad Juga Raba Artis ini di Depan Nagita Slavina Sebelum Video Angela Lee Beredar

Reformasi dengan segala macam tuntutanya agar membersihkan kroni-kroni Orde Baru dalam segala bidang kehidupan berbangsa berimbas kedalam dunia pendidikan. Puncaknya adalah ketika disyahkanya UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang hanya memuat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menghilangkan Pendidikan Pancasila dalam kerangka kurikulum sistem pendidikan.

Pasal 37 ayat 1 UU Sisdiknas yang menjelaskan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan, tidak akan ditemukan nama PMP. Kemudian aturan tersebut dikuatkan dalam semua Permendikbud tentang Standar Isi dan aturan teknis penyelenggaraan Kurikulum 2013 lainnya, tidak akan menemukan nama PMP.

Jika wacana pemisahan ini direalisaikan maka pemerintah harus mencarikan landasan hukumnya. Artinya pemerintah harus merevisi UU Sistem Pendidikan Nasional tersebut karena undang undanganya tersebut belum memberikan landasan hukum adanya Pemisahan antara pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di dalam kurikulum.

Kedua, formulasi materi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila ini nantinya apakah menjadi mata pelajaran tersendiri (monolitik) atau menjadi mata pelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran PPKn atau mata pelajaran yang lain. Jika nantinya menjadi mata pelajaran tersendiri maka strukuktur kurikulum pendidikan nasional akan kembali mengalami perubahan.

Baca: Satu Kesalahan Fatal Luna Maya Saat Pacaran Bikin Gagal Nikah, Termasuk Ariel NOAH & Reino Barack

PPKn secara filosofis, yuridis, sosiologis, dan pedagogis dirancang berdasar dan bermuara pada Pancasila, UUD NRI Th 1945, komitmen terhadap NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu tercermin dalam rumusan semua kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) dari semua jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah atas menengah bahkan perguran tinggi.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved