Berita Batola

Pendapatan Pajak Katering di Batola Tembus Rp 400 Juta, Makan untuk Rapat di Desa Dipungut Pajak

Pajak Katering di Batola Tembus Rp 400 Juta, Makan untuk Rapat di Desa-desa Dipungut Pajak

Pendapatan Pajak Katering di Batola Tembus Rp 400 Juta, Makan untuk Rapat di Desa Dipungut Pajak
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola, Ali Akbar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Batola, bisa merealisakan pajak katering Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai Oktober 2019 ini mencapai Rp 400 juta.

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak katering ini di Kabupaten Batola cukup potensial.

“Iya sampai Oktober 2019 ini, pajak katering sudah mendapatkan realisasi Rp400 juta. Sampai akhir 2019 ini diharapkan ada tambahan lagi dari pajak katering,” kata Ali Akbar, Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola, Rabu (9/10/19).

Menurut Ali, BP2RD sendiri terus menggenjot sektor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten setempat. 

Baca: NEWSVIDEO : Kekecewaan Mahasiswa Hanya Sebagian Anggota DPRD Banjarbaru Menemui Saat Mereka Demo

Baca: Ulah Nikita Mirzani Makan Korban Lagi, KPI Hentikan Pagi Pagi Pasti Happy Susul Hotman Paris Show

Baca: Heboh Video Syur Bebby Fey, Seteru Atta Halilintar Ngaku Ketagihan Ditiduri Genderowo, Ini Sebabnya

Baca: Kemarahan Laudya Cynthia Bella ke Raffi Ahmad, Perlakuan Suami Nagita Slavina Disinggung Istri Emran

Baca: Tips Agar Lolos Tes Administrasi Jelang Pendaftaran CPNS 2019 di sscn.bkn.go.id, Cek Ulang Mekanisme

Seperti pelaksanaan makan dan minum rapat di desa-desa di Batola juga kena pajak.

“Jumlah desa di Batola sekitar 200 buah dan itu sangat lumayan dari sisi pungutan pajaknya. Dari pihak desa biasanya membayar makan dan minum rapat itu per tiga bulan karena anggarannya desa itu cair per tiga bulan,” kata Ali.

Menurut Ali, desa- desa di Batola sempat membayar pajak ke pemerintah pusat.

Setelah dilakukan sosialiasi, akhirnya pajak untuk makan dan minum saat rapat di desa akhirnya dibayarkan ke Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola.

“Iya ini menjadi salah satu sumber PAD Batola,” katanya.

Tak hanya itu, sambung Akbar, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batola, juga saat ini sedang mengintensifkan pajak mineral bukan logam dan batuan karena potensinya mencapai ratusan juta.

“Tahun 2018 lalu, pajak mineral bukan logam dan batuan Pemkab Batola mendapatkan perolehan Rp 450 juta lebih, padahal targetnya cuma Rp 283 juta,” katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved