Tajuk

Bahasa Indonesia di Indonesia

residen Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tahun 2019.

Bahasa Indonesia di Indonesia
net
KBBI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tahun 2019. Ketentuan yang ditetapkan pada 30 September 2019 itu mengatur penggunaan Bahasa Indonesia.

Sebagai ejawantah dari Undang Undang 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu kebangsaan, presiden lebih rinci mengatur pewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang rasanya sudah tak lagi menjadi tuan di rumahnya.

Dalam Perpres itu, presiden mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi kenegaraan, baik di dalam negeri maupun dalam negeri. Juga mengatur penggunaan pada seumlah dokumen, nama geografis, bangunan, jalan serta informasi publik.

Terkhusus penggunaan nama jalan dan geografis serta informasi yang bermaksud khusus, Perpres masih mengakomodir pengunaan bahasa daerah dan bahasa asing yang disandingkan dengan bahasa Indonesia.

Sayangnya, dalam ayat lanjutan pada banyak pasal di Perpres tersebut, hanya menyebut tata cara penulisan bahasa asing dan bahasa daerah dengan huruf latin. Bagaimana bila bahasa jawa menggunakan huruf ha na ca ra ka? Atau dalam kultur Melayu diejawantahkan dalam bahasa Arab Pego? Atau, bagaimana dengan beberapa papan penunjuk (informasi untuk orang asing) yang menggunakan huruf Cina, Jepang, Korea, Rusia, Yunani dan huruf-huruf selain latin?

Soal huruf Cina, Korea, Yunani dan huruf asing lainnya yang non-latin, barangkali tidak akan ada masalah bila ditertibkan lewat penegakan Perda yang akan dikeluarkan masing-masing pemerintah daerah. Tapi, menyangkut huruf daerah (Jawa atau Arab pego), misalnya, apakah Perda akan bijak bila menertibkannya? Bila merasa tidak bijak, tentu yang jadi masalah adalah bunyi pada Perpres yang punya niat baik itu.

Satu-satunya cara adalah, Perpres tersebut harus direvisi guna mengakomodir huruf-huruf daerah untuk menuliskan bahasa daerah yang disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Memang, memelototi Perpres semacam itu tidak sepopuler saat memikirkan ayat demi ayat dalam pasal-pasal revisi Undang Undang KPK. Tapi patut diingat, soal bahasa sangatlah penting, lantaran menjadi kerangka dasar pembangunan kebudayaan nasional.

Ya, pembangunan kebudayaan nasional yang sejatinya sudah lama kita lewatkan, harus mulai dirumuskan secara serius.

Kita lupa dan tidak pernah meributkan, darimana memulai membangun budaya Indonesia untuk Indonesia dan bahkan untuk dunia. Dan terbitnya Perpes 63/2029 ini bisa kita jadikan momentum untuk membangunnya. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved