Berita Kotabaru

Dibiarkan Kosong, 6 Jabatan Kepala Dinas di Kotabaru Ini Hanya Dijabat Plt

6 Jabatan Kepala Dinas di Kabupaten Kotabaru hingga kini masih diisi Pelaksana Tugas (Plt).

Dibiarkan Kosong, 6 Jabatan Kepala Dinas di Kotabaru Ini Hanya Dijabat Plt
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Kepala BKPPD Kotabaru Zainal Arifin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - 6 Jabatan Kepala Dinas di Kabupaten Kotabaru hingga kini masih diisi Pelaksana Tugas (Plt).

Jabatan tersebut masih dibiarkan kosong.  Bahkan ada Jabatan kepala Dinas yang hingga 2 tahun lamanya yang selalu diperpanjang pertiga bulan yang diisi oleh Sekretaris Dinas.

Meski demikian, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kotabaru Zainal Arifin menegaskan, tidak ada masalah meskipun jabatan kepala dinas dijabat oleh Plt.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kotabaru Zainal Arifin, Kamis (10/10/19) saat dihubungi Banjarmasinpost.co.id beralasan, kewenangan Plt sama dengan difinitif.

Menurutnya, prisipnya Kepala SKPD itu mendapat mandat oleh Kepala Kaerah/Bupati untuk melaksanakan tugas rutin sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing.

Baca: Urinenya Mengandung Amphetamine, Oknum Anggota Dewan Kapuas Ini Diamankan Bersama Seorang Mahasiswi

Baca: Bantah Reino Barack Kenang Luna Maya, Syahrini Beberkan Alasan Liburan ke Italia

Baca: Dua Tahanan Kejari HSU yang Coba Kabur ini Kini Dimasukan Sel Pengasingan

Baca: Tahanan Narkoba Rutan Tanjung Coba Bunuh Diri, Sempat Video Call Keluarga Tapi Tak Tersambung

Sebagaimana disebutkan dalam UU Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pasal 34 ayat 3 bahwa Pelaksana Tugas (Plt) melaksanakan tugas serta menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dia menjelaskan, Penunjukan Plt berarti mendapatkan mandat dari Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas rutin sebagaimana Pasal 14 ayat (2) hurup b UUAP sebagaimana seorang Kepala SKPD difinitif.

"Menyusun Anggaran Belanja merupakan tugas rutin setiap tahunnya sehingga hal itu boleh saja. Dan dalam Ayat (7) Badan dan aatau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, " katanya.

Yang dimaksud dengan Keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis adalah Keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Sementara yang dimaksud dengan perubahan status hukum organisasi adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.

Baca: Mesranya Afgan dan Rossa di Hari Ulang Tahun, Sang Diva Bahas Tentang Pernikahan

Baca: BREAKING NEWS : Tahanan Rutan Tanjung Coba Bunuh Diri Sebelum Sidang, Sayat Tangan Pakai Benda Tajam

Baca: Luka Menkopolhukam Wiranto di Perut, Dievakuasi ke RSPAD Gatot Subroto, Penusuk Terpapar Radikalisme

Yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Dan yang dimaksud dengan perubahan alokasi anggaran adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

Apa saja batasan Plt Kepala Dinas atau Kepala Badan? Zainal menjelasjan, batasan yang disebutkan baik Keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis, perubahan status hukum organisasi, perubahan status hukum kepegawaian dan perubahan alokasi anggaran memang tidak dilakukan oleh yang difinitif karena semua merupakan kebijakan Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati.

" Pada dasarnya tugasnya sama baik Plt dan yang definitif, " katanya.

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved