Berita Jakarta

KABAR TERBARU Soal Wacana Hidupkan GBHN, Fraksi-fraksi di MPR Tak Ada Kesepakatan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai mengkaji wacana menghidupkan kembali haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional yang berkesinambung

KABAR TERBARU Soal Wacana Hidupkan GBHN, Fraksi-fraksi di MPR Tak Ada Kesepakatan
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Suasana pelantikan Pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR. 

Menurut Benny, penambahan kewenangan agar MPR dapat menetapkan haluan negara bisa dilakukan melalui pembuatan undang-undang baru.


Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017)(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

"Tidak perlu mengubah UUD Negara RI 1945 jika maksudnya hanya untuk menghidupkan GBHN. Jika hanya mau mengganti nama, cukup UU saja," ujar Benny kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Benny mengatakan, setelah era reformasi sebenarnya konsep GBHN masih tetap ada, namun dengan nama yang berbeda, yakni Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem ini merupakan pengganti dari GBHN dan mulai berlaku sejak 2005. Kemudian sistem tersebut dibagi dalam tahap perencanaan pembangunan dengan periode lima tahunan dan ditetapkan melalui undang-undang.

"Di era reformasi, negara kita juga punya GBHN dengan nama yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek. Ada UU-nya. Sangat lengkap," kata Benny.

"Kalau UU ini dipandang belum lengkap, out of date dan tidak responsif lagi dengan kondisi sekrang, kita revisi UU-nya agar menjadi lengkap dan lebih responsif. Jangan ganggu konstitusinya," tutur dia.

Di sisi lain, Benny menilai saat ini belum ada alasan mendasar untuk mengamendemen UUD 1945.

Benny mengatakan, berbagai masalah kenegaraan yang muncul selama ini tidak bersumber pada konstitusi.

Ia berpendapat, masalah negara selama ini justru disebabkan karena lemahnya implementasi konstisusi maupun undang-undang dan manajemen pemerintahan yang butuh penyesuaian.

Halaman
1234
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved