Pilkada Kalsel 2020

Kemelut Penganggaran Pilkada Kabupaten Banjar 2020, Pembahasan Digenjot Dua Hari

Pascapertemuan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada awal pekan tadi, benang kusut penyediaan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020

Kemelut Penganggaran Pilkada Kabupaten Banjar 2020, Pembahasan Digenjot Dua Hari
banjarmasinpost.co.id/idda royani
Sekda Kabupaten Banjar HM Hilman (empat kanan) duduk semeja dengan para pihak terkait menyamakan persepsi mengenai anggaran pilkada 2020, Rabu sore kemarin, di aula Bappelitbang Kabupaten Banjar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pascapertemuan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada awal pekan tadi, benang kusut penyediaan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di Kabupaten Banjar mulai terurai.

Para pihak terkait yakni Pemkab Banjar, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banjar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjar telah kembali duduk semeja. Masing-masing juga telah menyamakan persepsi dan berkomitmen penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani 14 Oktober nanti.

"Sore kemarin kami melakukan pertemuan di Aula Baiman, Bappedalitbang Banjar. Alhamdulillah sudah ada titik temu untuk penyelesaian memgenai anggaran pilkada 2020," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar HM Hilman, Kamis (10/10/2019).

Baca: Ulah Nikita Mirzani Makan Korban Lagi, KPI Hentikan Pagi Pagi Pasti Happy Susul Hotman Paris Show

Baca: Heboh Syahrini Keguguran, Sosok Orang Dekat Istri Reino Barack Ungkap Fakta, Senasib Irish Bella?

Baca: Air Mata Ruben Onsu Menetes Gara-gara Kelakuan Betrand Peto, Curhat pada Ayu Ting Ting & Wendy Cagur

Pertemuan yang berlansung sekitar dua jam itu juga dihadiri Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kalsel. Hadir pula pejabat instansi terkait Pemkab Banjar serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra H Zainuddin.

Pada pertemuan itu Hilman antara lain menanyakan kepada pihak KPU dan Bawaslu Kalsel mengenai porsi penganggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk penyelenggaran pilkada serentak 2020. Hal ini mengingat pada 2020 di Kalsel juga bakal dilakukan pemilihan gubernur.

"Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana dan seberapa besar bagian kami (kabupaten). Atas dasar itulah bagian dari verifikasi yang akan kami lakukan terhadap uuslan (KPUD dan Bawaslu Banjar). Bagian-bagian mana yang ada tumpang tindih, itu yang akan kita eliminasi," tandas Hilman.

Hal penting lainnya yang dibahas, lanjut Hilman, yakni tentang standar-standar biaya yang digunakan. Termasuk jenis kegiatan, item kegiatan, dan volume yang digunakan sesuai rasionalisasi dan kewajaran berdasar aturan yang telah terbit.

"Pemahaman terhadap aturan, terhadap apa yang ada di kita dan mekanisme pembahasan, sudah sepakat. Tinggal tim teknis bekerja. Tim teknis sudah mengajukan usulan dengan file-nya dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan melakukan verifikasi," jelas Hilman.

Selanjutnya, pembahasan detail oleh tim teknis dan TAPD akan dilakukan selama dua hari. Jumat (11/10/2019) dengan KPUD Banjar mulai pukul 14.00 Wita. Berikutnya Sabtu (12/10/2019) mulai pukul 09.00 Wita dengan Bawaslu Banjar.

"Pembahasan detail itu nanti langsung hingga pengusunan draf NPHD sehingga insha Allah Senin 14 Oktober NPHD sudah bisa ditandatangani," tandas Hilman.

Halaman
12
Penulis: Idda Royani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved