Berita Kaltim

Bupati PPU Bikin Aturan Jual Beli Tanah di Ibu Kota Baru, Transaksi Harus Seijin Bupati

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud mengeluarkan Perbup tentang pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli dan peralihan hak

Bupati PPU Bikin Aturan Jual Beli Tanah di Ibu Kota Baru, Transaksi Harus Seijin Bupati
(KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON)
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda Senin (2/9/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMARINDA - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur Abdul Gafur Mas'ud mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22/2019 tentang pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli dan peralihan hak atas tanah di lokasi ibu kota negara.

Perbup diteken pada (2/9/2019) memuat sejumlah syarat dalam proses jual beli tanah. Intinya, setiap transaksi jual beli harus seizin bupati.

"Sejak keluar Perbup semua transaksi tanah wajib diketahui bupati dan mendapatkan persetujuan atau tidak dari bupati. Jadi tidak seenaknya menjual," ungkap Abdul Gafur saat dikonfirmasi, Jumat (11/10/2019).

Hal itu dilakukan karena ibu kota negara sudah pindahkan ke kabupaten PPU. Selain menekan konflik atau saling klaim atas tanah, juga untuk meredam lonjakan harga.

Baca: Terduga Teroris Ditangkap Densus 88 di Bali, Diduga Terkait Kasus Penyerangan Wiranto

Baca: Gempa Susulan di Ambon Bikin Batu Raksasa Terguling dan Tutup Akses Antar Desa

Baca: Ditangkap Setelah Gelapkan 62 Mobil Rental, Begini Djeni Melakukan Aksinya

Baca: LINK Live Streaming TV Online Islandia vs Prancis Kualifikasi EURO 2020 di Mola TV Malam Ini

Abdul Gafur mengatakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilakukan kepala desa, lurah, camat.

"Mereka melakukan monitoring perkembangan wilayah dalam hal kepemilikan, penguasaan tanah terutama dalam setiap transaksi," ujarnya.

Para kepala desa, lurah dan camat diminta menyosialisasikan kepada masyarakat terkait proses pembelian tanah di wilayah PPU.

Abdul Gafur juga meminta masyarakat berhati-hati atas klaim kepemilikan tanah yang berada di pada areal yang berstatus kawasan budidaya kehutanan, atau atas konsesi pihak lain seperti konsesi kehutanan, perkebunan, pertambangan, lahan konservasi, hutan lindung dan lainnya.

Penajam Paser Utara, Ibu Kota baru

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Halaman
12
Editor: Hari Widodo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved