Opini Publik

Menyediakan Sekolah untuk Penyandang Disabilitas

Berdasar laporan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan tahun 2018 diketahui bahwa dari proyeksi BPS untuk penyandang disabilitas

Menyediakan Sekolah untuk Penyandang Disabilitas
banjarmasinpost.co.id/acm
Anak-Anak Berkebutuhan Khusus Usai Tampilkan Tarian Ampar-Ampar Pisang di Acara Disabilitas Berkarya 

Oleh: Muhammad Syamsuri, M.Pd Guru SMAN 2 Kintap (Peserta Training Teacher on Inclusive Education, Jepang)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berdasar laporan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan tahun 2018 diketahui bahwa dari proyeksi BPS untuk penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan sebesar 2,45 persen (99.359) orang dari jumlah penduduk provinsi Kalimantan Selatan dan dari jumlah tersebut 25 persen merupakan penyandang disabilitas usia sekolah atau berjumlah 24.839 anak.

Dari jumlah tersebut, yang tertampung di SLB sejumlah 1.453 anak dan yang tertampung di sekolah inklusif sejumlah 4.453 anak. Sehingga masih ada 18.933 peserta didik penyandang disabilitas yang belum mendapat akses bersekolah.

Untuk itu, diperlukan alternatif sistem pendidikan lain yang lebih memberikan peluang bagi perluasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan bagi ABK. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, humanis dan demokratis, sesuai dengan penjelasan pasal 15 dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, yang berbunyi: “Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”.

Faktanya, peserta didik penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi juga mengalami beberapa kendala dalam mengakses pendidikan di sekolah, baik dari segi sarana dan prasarana di sekolah yang membuat anak berkebutuhan khusus kesulitan beraktivitas di kelas maupun lingkungan sekolah, perlakuan guru kepada siswa ABK yang cenderung tidak merespons dengan baik kehadiran siswa ABK di kelas, bahkan menolak ABK digabungkan dalam satu kelas dengan anak lainnya, permasalahan penolakan ABK pada sekolah inklusi saat PPDB di sekolah, hingga masalah proses belajar mengajar di sekolah, khususnya pada kriteria ketuntasan minimal bagi siswa.

Lebih lanjut, implementasi pendidikan inklusif perlu ditunjang keberlangsungannya dengan mengembangkan kerjasama antara sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan lembaga pendukung. Lembaga yang dirancang untuk melaksanakan fungsi ini di antaranya adalah Unit Layanan Disabilitas dan Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber (Resource Center).

Unit Layanan Disabilitas

Unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah diwajibkan oleh Undang-Undang untuk didirikan oleh pemerintah daerah. Hal ini jelas termaktub dalam Undang Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Unit layanan disabilitas merupakan unit pelayanan teknis pendidikan yang memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan layanan dalam perspektif pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di masyarakat.

Dukungan layanan yang diberikan diselenggarakan dalam bentuk layanan intervensi terpadu, layanan pendidikan transisi dan layanan pendukung lainnya seperti layanan konsultasi, layanan identifikasi dan asesmen, dan layanan bagi orangtua, sekolah dan masyarakat dalam bentuk pembinaan dan/atau pembekalan agar anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan baik secara formal maupun nonformal.

Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved