Gaji Guru Honorer

Usulan Mendikbud untuk Membuktikan Pemerintah Berlaku Adil Terhadap Pegawai Kontrak

Menanggapi keinginan Mendikbud, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menilai usulan tersebut untuk membuktikan pemerintah

Usulan Mendikbud untuk Membuktikan Pemerintah Berlaku Adil Terhadap Pegawai Kontrak
BPost Cetak
BPost edisi cetak Minggu (13/10/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menanggapi keinginan Mendikbud, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menilai usulan tersebut untuk membuktikan pemerintah berlaku adil terhadap pegawai kontrak.

Menurut dia, skema pengupahan untuk guru honorer memang sudah sepantasnya disamakan dengan karyawan swasta yang berstatus bukan pegawai tetap.

Baca: Disdikbud Kalsel Ajukan Anggaran 2020 Sebesar Rp 419 Miliar, Meningkat Dibandingkan 2019

Baca: Bernada Sindiran, Bella Saphira Ungkap Ini Usai Pencopotan Dandim Kendari Terkait Penusukan Wiranto

Baca: Perlakuan Tak Terduga Jordi Onsu pada Betrand Peto, Adik Ruben Onsu Itu Langsung Jadi Sorotan

“Sebenarnya bukan soal besarannya yang penting tetapi soal logika berpikirnya. Guru Honorer bukan pegawai tetap pemerintah sehingga statusnya sama dengan karyawan atau pegawai swasta yang bekerja di pemerintahan. Maka itu sebaiknya guru yang belum terangkat PNS harusnya mengikuti UMK dan UMP,” kata Ramli.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved