Pilkada Kalsel 2020

Hari Ini NPHD Kabupaten Banjar Ditandatangani, Begini Komposisi Anggaran Pilkada Banjar 2020

Setelah menapaki jalan terjal, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran penyelenggaraan pilkada 2020 di Kabupaten Banjar akhirnya lancar

Hari Ini NPHD Kabupaten Banjar Ditandatangani, Begini Komposisi Anggaran Pilkada Banjar 2020
banjarmasinpost.co.id/idda royani
Ketua Bawaslu Banjar (kiri) Fajeri Tamdjidillah turut menandatangani komitmen penuntasan pembahasan anggaran pilkada 2020 pada pertemuan di Kemendagri, Senin (7/10). NPHD disepakati ditandatangani 14 Oktober 2. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Setelah menapaki jalan terjal, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran penyelenggaraan pilkada 2020 di Kabupaten Banjar akhirnya lancar melandai.

Ini setelah tim anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Banjar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjar melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banjar.

Pembahasan membahas anggaran pilkada 2020 tersebut dilalukan secara intens. Pembahasan antara TAPD Banjar dengan KPUD Banjar dilakukan Jumat (11/10/2019) setelah salat Jumat. sedangkan pembahasan dengan Bawaslu dilakukan Sabtu (12/10/2019) mulai pukul 09.00 Wita.

"Kami sudah dapat pesan dari pejabat Kesbangpol Banjar. Senin (14/10/2019) pagi pukul 08.15 Wita kami diminta berkumpul di Pendopo untuk penandatanganan NPHD," ucap anggota Bawaslu Banjar Syahrial.

Baca: TERKUAK Alasan Anang Tetap Pertahankan Ashanty Sebagai Istri padahal Sakit-sakitan, Aku Mau Mati!

Baca: TERKINI Kasus Penusukan Menkopolhukam, Border Rakyat Minta Jokowi-JK Bebastugaskan Wiranto

Baca: Bayar Sampah dan Meteran yang Sudah Diputus Tahun 2010, Kami Merasa Diperas PDAM!

Ia mengatakan NPHD mendesak untuk segera ditandatangani. Apalagi di Kalsel hampir seluruh daerah yang pada 2020 menggelar pilkada telah tuntas penandatanganan NPHD-nya.

"Kalau sampai tertunda lagi, Pemkab Banjar bisa dipanggil lagi oleh Kemendagri," tandas Syahrial.

Seperti telah dirilis banjarmasinpost.co.id, seyogyanya NPHD Banjar ditandatangani 1 Oktober lalu. Namun KPUD dan Bawaslu Banjar kala itu menolak tandatangan karena menilai anggaran yang disediakan Pemkab Banjar terlampau kecil.

KPUD Banjar mengusulkan Rp 38 miliar, tapi yang disediakan Rp 25 miliar. Sedangkan anggaran yang disediakan untuk Bawaslu Rp 6 miliar dari usulan sebesar Rp 26 miliar.

Sekda Banjar HM Hilman (kelima kiri) kompak berpose bersama dengan  Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Banjar  di Kemendagri, Jakarta, Senin (7/10).
Sekda Banjar HM Hilman (kelima kiri) kompak berpose bersama dengan Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Banjar di Kemendagri, Jakarta, Senin (7/10). (banjarmasinpost.co.id/idda royani)

Akibat benang kusut itu, Senin pekan lalu Kemendagri memanggil para pihak terkait di Banjar; Pemkab, KPUD, dan Bawaslu Banjar. Saat itu dicapai kesepakatan (komitmen) NPHD harus ditandatangani tangal 14 Oktober 2019.

Selanjutnya, tim anggaran teknis yang menangani anggaran KPUD dan Bawaslu banjar duduk semeja dengan TAPD Banjar. Akhirnya diperoleh nominal yang disepakati paling rasional merujuk ketentuan yang mengatur pendanaan pilkada.

"Alhamdulillah anggaran kami naik menjadi Rp 16.296.093.000 sehingga NPHD dapat kami tandatangani," sebut Syahrial.

Begitu halnya dengan KPUD Banjar. "Insha Allah anggaran kami menjadi di angka Rp 40 miliar," sebut Muslihah, komisioner KPUD Banjar yang membidangi Divisi Perencanaan dan Data.

Berarti angkanya justru melampaui usulan awal yang diajukan KPUD Banjar? "Iya karena PMK (peraturan menteri keuangan, red) keluar untuk penyesuaean honor adhoc. Jadi sudah kita sesuaikan," tandasnya.

Muslihah juga mengatakan NPHD diagendakan ditandatangani Senin (14/10/2019). "Kalau tak keliru diagendakan pukul 08.30 Wita di Mahligai Sultan Adam (Pendopo, red)," sebutnya.

(banjarmasinpost.co.id/roy)

Penulis: Idda Royani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved