Berita Banjar

Sejarah Kabupaten Banjar Diawali Perjanjian Perbatasan antara Sultan Adam dengan Pemerintah Belanda

Sejak tahun 1826 dibuat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda.

Sejarah Kabupaten Banjar Diawali Perjanjian Perbatasan antara Sultan Adam dengan Pemerintah Belanda
Banjarkab.go.id
Kabupaten Banjar tempo dulu 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sejak tahun 1826 dibuat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1835 sewaktu pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-undang Sultan Adam Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari De zuiderafdeeling van Borneo termasuk sebagian daerah Dusun (Tamiang Layang) dan sebagian Tanah Laut.

Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja (istana pribadi Sultan) setelah pindah ke Martapura, seperti Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa.

Tetapi, dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tanganan di Bumi Kencana. Begitu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan di Bumi Kencana Martapura.

Baca: Tumbuhkan Semangat dalam Peringatan Wafatnya Pangeran Antasari

Baca: Truk Bermuatan Semen Terguling, Arus Lalulintas di Jalan A Yani Seberang Landasan Pacu Bandara Macet

Baca: Setelah Istri Ditangkap, Suami pun Dijemput di Lapas, Polisi Temukan 18 Paket Sabu

Baca: Seusai Video Syur, Foto Bebby Fey dan Atta Halilintar Tepergok Dugem Beredar, Ria Ricis Sebut Ini

Jadi Keraton Bumi Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan (istana kenegaraan) untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal sampai dihapuskannya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860.

Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Bekas Kesultanan Banjar dibagi menjadi dua divisi yaitu daerah Banua Lima di bawah regent Raden Adipati Danu Raja dan daerah Martapura di bawah regent Pangeran Jaya Pamenang.

Divisi Martapura terbagi dalam 5 Distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua Empat dan Distrik Margasari.

Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Martapura. Terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda diantaranya penghapusan jabatan regent tahun 1884.

Baca: Hamburkan Uang Raffi Ahmad 1,4 Miliar untuk Tas, Sikap Nagita Lihat Rafathar Tarik Tas Disorot

Baca: Kondisi Rey Utami Setelah 3 Bulan di Penjara, Penampilan Istri Pablo Diungkap Pengganti Farhat Abbas

Baca: Jadwal Siaran Langsung TVRI Denmark Open 2019, Ada Marcus/Kevin, Ginting dan Jojo!

Regent Martapura terakhir adalah Pangeran Suria Winata. Sejak 1898 di bawah Afdeeling terdapat Onderafdeeling dan distrik. Pembagian administratif tahun 1898 menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178, Afdeeling Martapoera dengan ibukota Martapura terdiri dari :

Onderafdeeling Martapoera terdiri dari :

Distrik Martapura. Onderafdeeling Riam Kiwa danRiam Kanan terdiri dari :Distrik Riam KiwaDistrik Riam Kanan

Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari :

Distrik PelaihariDistrik MalukaDistrik Satui

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved