BPost Cetak

Banyak Jabatan Struktural Dibiarkan Kosong, Begini Jawaban Kepala BKPPD Kabupaten Kotabaru

Kenapa banyak jabatan struktural eselon IV dan III dibiarkan kosong bertahun-tahun cuma diisi Plt?

Banyak Jabatan Struktural Dibiarkan Kosong, Begini Jawaban Kepala BKPPD Kabupaten Kotabaru
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Kepala BKPPD Kotabaru Zainal Arifin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Yth. Bapak Bupati Kotabaru, kenapa banyak jabatan struktural eselon IV dan III dibiarkan kosong bertahun-tahun cuma diisi Plt.

Sementara banyak yang sudah mencukupi syarat pangkat sudah III/d empat tahun. Apa ada tambahan syarat DUK (daftar urut keluarga)? Kami sebagai ASN sangat kecewa kemana lagi kami bisa mengadu, terima kasih semoga dapat pehatian. 082352746783

 TANGGAPAN:

PERLU diketahui bahwa, terkait jabatan yang kosong diisi oleh pelaksana tugas (Plt), hal itu karena ada jabatan yang diisi melakukan seleksi terbuka atau lelang jabatan berdasarkan PP No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS pada pasal 110 ayat (3) pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 huruf c.

1. Kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV

2. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. 3. Memiliki pengalaman jabatan dalam tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.

4. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun.

5. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik. 6. Usia paling tinggi 56 tahun dan 7. Sehat jasmani dan rohani

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) bukan rangkap jabatan tetapi tugas tambahan. Selain itu dalam pasal 72 Undang Undang No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara antara lain ditentukan bahwa, 1. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kedua, Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

Halaman
12
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved