Opini

Mencari Solusi Nasib Guru Honorer

Angin segar dihembuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelang akhir masa tugasnya.

Mencari Solusi Nasib Guru Honorer
Eka Pertiwi
Ilustrasi-Guru Honorer Kategori 2 mendatangi Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin. 

OLEH: MASLANI SPD, Staf Disdikbud Tanahlaut

BANJARMASINPLOST.CO.ID - Harian Banjarmasin Post, edisi Minggu 13 Oktober 2019, menurunkan berita dengan judul Kadisdik Harap Tak Bebani Daerah dan subjudul Mendikbud Usul Naikkan Gaji Guru Honorer.

Dalam pemberitaan awalnya disebutkan, angin segar dihembuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelang akhir masa tugasnya. Dia ingin pendapatan guru honorer meningkat tahun depan.

Muhajir mengusulkan dua skema pengupahan. Pertama, gaji untuk guru honorer SD dan SMP disetarakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), sedangkan untuk guru honorer SMA/SMK senilai upah minimum provinsi (UMP). Skema kedua, gaji semua guru honorer disesuaikan dengan gaji guru PNS tahun pertama.

Usulan tersebut menurut Muhajir sudah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan lembaga terkait. Dia berharap skema penggajian tersebut bisa diterapkan awal tahun 2020.

Baca: Penunggak Iuran BPJS Diancam Sanksi, Begini Reaksi Warga

Baca: Menristek Dikti : Baru Tiga Perguruan Tinggi Masuk Kelas Dunia

Baca: Tunggakan BPJS Capai Rp 82 Miliar, RSUD Ulin Tolak Pinjam ke Bank

Baca: Penyelamat Bekantan Kalsel Raih Penghargaan Internasional, Amalia Dedikasikan Diri untuk Primata

Menyimak dan memperhatikan berita yang memberikan angin segar bagi guru honorer tersebut di atas, tentu kita semua berharap dapat terwujud sebagaimana mestinya. Pilihan apapun dari skema yang diusulkan oleh Mendikbud tersebut pada intinya menaikkan penghasilan guru honorer.

Terkait dengan berita tersebut, ada korelasi dengan pemberitaan koran Banjarmasin Post, pada Minggu, 4 Agustus 2019. Diberitakan pada halaman 2 dengan judul Disdik Usul Naikkan Gaji Guru Honorer, dan subjudul Rencanakan Anggaran Rp 419 Miliar.

Dalam beritanya, Kepala Disdikbud Kalsel, Yusuf Effendi, mengatakan, ada beberapa faktor penyebab rencana usulan kenaikan plafon anggaran tersebut. Di antaranya usulan menaikkan gaji tenaga kependidikan non PNS dan masuknya beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disdikbud Kalsel tahun depan.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak guru honorer yang selama ini berpuluh-puluh tahun mengabdikan dirinya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, hanya mendapatkan gaji yang tidak seberapa. Gaji yang tidak cukup menghidupi keluarganya, meski hanya untuk satu minggu saja.

Bagaimanapun, guru honorer tetaplah guru, sehingga masalah kesejahteraan mereka perlu dipikirkan oleh pihak yang berwenang.

Halaman
123
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved