Berita HST

DPRD HST Soroti Anggaran Pertanian Hanya 2,5 Persen dari RAPBD, Kadis Pertanian Akui Minim Anggaran

DPRD HST Soroti Anggaran Pertanian Hanya 2,5 Persen dari RAPBD, Kadis Pertanian Akui Minim Anggaran

DPRD HST Soroti Anggaran Pertanian Hanya 2,5 Persen dari RAPBD, Kadis Pertanian Akui Minim Anggaran
HO/Humas Kodim Barabai
Alat berat diturunkan untuk menggarap lahan program Serasi di Kabupaten HST 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedang menggodok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 bersama DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahkan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sudah membahas bersama DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menyoroti terbatasnya anggaran dari sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahkan, anggarannya hanya 2,5 persen dari RAPBD. Dibanding dengan sektor lain, pertanian termasuk anggaran yang paling minim anggarannya. 

Baca: Kecamatan Terdepan dalam Gerakan Revolusi Hijau 2020, Kadishut Kalsel Sebut Tentang Fasilitas

Baca: Perdebatan Ammar Zoni Saat Irish Bella Ngotot Jalan, Ini Kondisi Ibel Pasca Bayi Kembar Meninggal

Baca: Kecemburuan Nikita Mirzani Terungkap! Bukan Soal Barbie Kumalasari, Elza Syarief Atau Syahrini.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah,Yazid Fahmi, justru menghendaki agar anggaran untuk sektor pertanian ditambah.

Bukan tanpa alasan. Menurutnya, sektor pertanian harus ditambah karena pertanian merupakan fokus pemerintah. Apalagi, sejak ditetapkannya Hulu Sungai Tengah sebagai daerah bebas tambang dan perkebunan sawit. Pemerintah menghendaki agar pertanian semakin digalakkan.

"Anggaran yang terbatas, sulit untuk mencapai target itu. Apalagi, dalam RPJMD, pertanian merupakan sektor yang hendak dikembangkan. Kalau kami menghendaki idealnya ada 5 persen anggaran untuk pertanian," bebernya.

Anggaran itu, bebernya diharapkan bisa digunakan untuk pemberdayaan manusia di bidang pertanian. "Anggaran kita untuk pertanian tapi juga untuk manusianya. Bagaimana mengolah pertanian maupun perikanan," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Misradi, mengakui minimnya anggaran pertanian.

Menurutnya, hal itu karena anggaran untuk SKPD prioritas. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 sudah mengatur SKPD mana yang anggarannya sudah dipatok. Seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastuktur.

"Pedoman pemerintah yang harus diikuti. Memang kalau belanja langsung hanya Rp 14 miliar. Namun kami yakin akan ada bantuan dari luar. Bahkan, dari luar negeri di bidang pertanian ada bantuan lebih dari Rp 1 miliar. Anggaran ini nantinya yang akan digunakan untuk pelatihan SDM. Kami juga berupaya menggali potensi untuk mengembangkan pertanian tak hanya dari APBD," jelasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved