NEWSVIDEO

NEWSVIDEO : Tuntut Janji-janji Wakil Rakyat Massa Buruh Demo di Kantor DPRD Provinsi Kalsel

Tak sempat menunggu terlalu lama, para perwakilan buruh ditemui dan diajak masuk untuk berdialog oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK dan bebe

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali jadi sasaran aksi unjuk rasa kali ini dari DPD Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalsel, Rabu (16/10/2019).

Kurang lebih seribu orang dari kaum buruh sudah berada di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel sejak pukul 9.00 WITA sampaikan orasinya sambil dijaga oleh tim pengamanan dari Kepolisian.

Tak sempat menunggu terlalu lama, para perwakilan buruh ditemui dan diajak masuk untuk berdialog oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK dan beberapa Anggota DPRD Provinsi Kalsel lainnya.

Sama seperti yang disampaikan dalam orasi, pada dialog yang dilaksanakan di Ruang BP Perda DPRD Provinsi Kalsel bersama para Wakil Rakyat, kaum buruh sampaikan sederet tuntutannya termasuk penolakan atas revisi UU Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan dan penolakan atas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. 

Baca: Jelang Pendaftaran CPNS 2019 Pada 25 Oktober di sscn.bkn.go.id, BKN Ungkap Formasi yang Berpeluang

Baca: Respons Tak Biasa Patricia Razer Saat Dengar Rezky Aditya Disebut Akan Menikahi Citra Kirana, Marah?

Baca: Pengorbanan Bocah Penjual Cilok untuk Ashanty Saat Sakit Autoimun, Aurel Hermansyah Beri Ini

Dijelaskan Ketua DPD Federasi SPSI Kalsel, H Sadin Sasau, jika revisi terhadap UU Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan tetap dilakukan maka sama saja mengebiri UU tersebut.

"Dari draft Revisi itu nanti pekerja masa kerja satu sampai lima tahun tidak akan dapat pesangon, setelah lima sampai tujuh tahun baru bisa mendapat pesangon," kata H Sadin.

Selain itu, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga yang paling besar mencapai seratus persen sudah jelas juga akan memberatkan kaum pekerja.

Efek tersebut menurutnya akan lebih dirasakan memberatkan bagi pekerja yang miliki banyak tanggungan anggota keluarga.

Selain H Sadin, sederet argumen juga disampaikan Ketua DPC Federasi SPSI Kota Banjarmasin, Sumarlan dan Ketua Sekretaris Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalsel, Wagimun.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK nyatakan sependapat dan menilai poin-poin yang menjadi tuntutan para pekerja dan kaum buruh masuk akal.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved