Berita Kotabaru

Pelanggan Pertanyakan Pungutan Pindah Boring, Kabag Teknik PDAM Kotabaru Bilang ini

Warga Jalan Veteran Desa Baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru, masih bingung terkait dasar pembebanan biaya sambungan rumah (SR) dan pindah boring PDAM

Pelanggan Pertanyakan Pungutan Pindah Boring, Kabag Teknik PDAM Kotabaru Bilang ini
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Warga Baharu Selatan Saat Perlihatkan Sambungan Rumah Pipa PDAM Kotabaru, Minggu (14-10-19) malam 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Warga Jalan Veteran Desa Baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru, masih bingung terkait dasar pembebanan biaya sambungan rumah (SR) dan pindah boring PDAM Kotabaru.

Padahal sebelumnya warga tidak ada permintaan.

Lebih herannya, pemindahan boring tersebut dibebankan kepada pelanggan Rp 70 ribu.

Padahal pemindahan itu dilakukan Pemerintah atau PDAM Kotabaru.

Seperti sebelumnya, Ketua RT 7 yang mengaku heran dan sempat bingung.

Baca: Saat Jokowi Puyeng Susun Kabinet, CSIS Sebut Rencana Pemindahan Ibu Kota Bisa Gagal

Baca: Imbas Syahrini? Penyebab Pertengkaran Luna Maya & Melaney Ricardo di Grup WA Disebut ke Raffi Ahmad

Baca: Sifat Buruk Rezky Aditya yang Disebut Akan Nikahi Citra Kirana Dibongkar sang Mantan, Patricia Razer

Bahkan selang atau pipanya juga sempat membeli diluaran sendiri dan tetap bayar untuk pindah boring yang dibebankan PDAM Kotabaru.

"Kami cuma bingung aja, penggantian pipanya dibebankan kepada kami, padahalkan itu pekerjaan PDAM. Bahkan aliran airnya lebih lancar sebelumnya ketimbang sekarang, " kata Ketua rt 7, Halidi.

Sementara itu, Humas PDAM Kotabaru Syarwani, Rabu (16/10/19) mengatakan terkait biaya beban yang dibebankan kepada masyarakat, sejak dulu memang sudah ada.

Pemindahan itu juga dilakukan karena PDAM sering kehilangan air yang disebabkan keroposnya pipa yang ada.

"Kalau di Jalan Veteran itu ada sebanyak 138 pelanggan. Dan beban itu sebenarnya adalah untuk upah pemindahan boring, " katanya.

Terkait dasarnya, Kabag Teknik PDAM Kotabaru Tri Basuki, mengatakan sebelumnya ada SK Direktur PDAM.

Namun akhirnya dia menyebutkan dasar pembebanan kepada masyarakat itu lantaran adanya SK Dewan Pengawas Perusda PDAM Kotabaru.

"SK itu tentang biaya pindah boring yang diterbitkan Dewan Pengawas pada 2 September 2019 lalu," katanya memperlihatkan SK Dewan Pengawas tersebut karena posisi direktur masih kosong.

Dia menjelaskan, lantaran jabatan Direktur sudah habis jadi untuk mengisi kekosongan maka otomatis Dewan Pengawas penggantinya yakni Basuki yang saat ini menjabat sebagai Kabag Humas Protokol Setda Kotabaru.

"SKnya per 2 september 2019, baru perubahan karena biaya pindah boring yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini terkait upah dan biaya material, jadi harus ada penyesuaian," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved