Tajuk

Bocoran Menteri

Beberapa hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2019-2024, Joko Widodo-Ma`ruf Amin

Bocoran Menteri
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Kedatangan para pimpinan MPR ini adalah untuk berkonsultasi seputar jadwal pelantikan Jokowi dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beberapa hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, pada Minggu (20/10/2019), berseliweran daftar nama-nama anggota Kabinet Jokowi jilid II.

Ada sejumlah nama-nama baru yang santer disebut-sebut bakal menduduki kursi kabinet tersebut.

Tak terkonfirmasi lebih jauh, dari daftar yang konon bocoran tersebut ramai diperbincangkan di sosial media dan grup-grup komunikasi warga. Komentar tak jauh-jauh dari kapasitas dan kemampuan sang calon, meskipun tak diketahui dati mana sumber bocoran tersebut.

Beberapa analisis pun mengikuti. Bak pengamat politik, pamitnya beberapa menteri ke staf dan masyarakat dinilai sebagai tanda-tanda mereka yang tak lagi bergabung di kabinet. Belum lagi analisis pascapertemuan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan pertemuan dengan Prabowo Subianto.

Walau Jokowi mengaku sudah selesai menyusun nama-nama menteri dan tinggal mengumumkan, namun pertemuan dengan dua pimpinan partai nonkoalisi ini dinilai berpengaruh terhadap komposisi kabinet nantinya.

Menjadi hak prerogatif presiden untuk menentukan nama-nama pembantunya, namun kali ini terbilang lebih rapat daripada pengumuman kabinet Jokowi Jilid I.

Terlepas dari sorotan masalah tidak dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penyusunan kabinet kali ini, harapannya menteri-menteri yang nanti terpilih benar-benar bersih.

Adanya menteri di pemerintahan Jokowi periode pertama yang masuk jerat KPK, harus bisa menjadi warning bagi para pembantu presiden yang nantinya terpilih.

Amanah yang diemban di pundak mereka, bukan untuk merorong duit negara. Presiden pun tak akan menutup-nutupi, ataupun membantu meloloskan mereka yang terjerat KPK.

Tak kalah penting, saat mereka dipilih, mereka juga mesti siap untuk dicopot kapan pun. Karena sebagaimana pengalaman sebelumnya, Jokowi harus beberapa kali melakukan bongkar pasang kabinetnya, saat merasa ada program-program yang tak bisa dieksekusi dengan baik. Tak ada kata sakit hati, lalu menjelek-jelekkan pemerintah, bagi seorang profesional.

Di sisi yang lain, mereka yang menjadi anggota kabinet harus mau dikritik dan mau menerima masukan dari publik. Bukan zamannya lagi menteri yang antikritik, di tengah bebasnya warga berpekspresi di media sosial. Menteri yang antikritik, justru bakal menjai sasaran perundungan dari netizen. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved