Berita Banjarmasin

Laksanakan BPNT, Kabupaten Kota di Kalsel Diimbau Gelar Uji Publik

Dinas Sosial Provinsi Kalsel mengharapkan semua kabupaten kota di provinsi yang telah beralih program bantuan sosial (bansos) dari beras sejahtera

Laksanakan BPNT, Kabupaten Kota di Kalsel  Diimbau Gelar Uji Publik
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Gusnanda, Kabid Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial Provinsi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Sosial Provinsi Kalsel mengharapkan semua kabupaten kota di provinsi yang telah beralih program bantuan sosial (bansos) dari beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk segera melaksanakan uji publik.

“Uji publik itu sifatnya himbuan dari Kementrian Sosial, bukan kewajiban. Tapi kita harapkan semua kabupaten kota yang sudah BPNT bisa melaksanakan uji publik meski hanya himbuan dari Kementrian. Bisa jadi himbuan nanti menjadi kewajiban dari kementrian,” kata Gusnanda, Kabid Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Jumat (18/10/19).

Menurut Gusnanda, sampai saat ini di Kalsel belum ada satu pun kabupaten kota yang menggelar uji publik bantuan sosial (bansos). Positif dari uji publik bansos tersebut, nanti penerima bansos yang tidak berhak akan terdeteksi oleh masyarakat.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Rudy, menyatakan dinas sosial masih dalam tahapan proses melakukan uji publik terhadap para penerima bantuan sosial (bansos) di kota baik Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT), peserta keluarga harapan (PKH), subsidi listrik, penerima kartu indonesia sehat (KIS), penerima bantuan iuran (PBI) dan rastra kota (rasko).

Baca: SESAAT LAGI Marcus/Kevin & Ahsan/Hendra Main! Live Streaming Usee Sport 2 & Youtube BWF Denmark Open

Baca: Tahun 2020, Baznas Kalsel Targetkan Kumpulkan ZIS Sebesar Rp 14 Miliar

Baca: Periksa 800 Wajah Siswa, Kepsek SMPN 9 Banjarmasin : Siswa Kami Tak Terlibat Video Tak Senonoh

Baca: Ikan Mati Massal, Dinas Perikanan Kabupaten Sarankan Pemilik Tambak Memberikan ini

“Uji publik ini maksudnya daftar penerima bansos, akan kita umumkan secara terbuka ke masyarakat. Kita akan tempel di tempat ibadah dan kantor keluarahan. Tapi ini masih proses dalam rangka persiapan,” kata Rudy.

Menurut Rudy, uji publik data penerima bansos tersebut akan dipilah per RT dan ditempel di tempat umum. Jadi masyarakat tahu siapa-siapa yang menerima bansos. Selama ini, banyak sekali aduan-aduan dari warga yang masuk ke dinas sosial.

“Dari aduan itu, mengeluhkan penerima bansos itu tidak tepat sasaran,” katanya.

Ditambahkanya, tidak tepat sasaran ini bisa karena beberapa faktor, seperti saat pendataan awal itu salah. Bisa jadi karena warga dulunya miskin atau pra sejahtera itu dengan adanya bansos itu saat ini mulai sejahtera.

“Jadi bisa jadi kesejahteraannya warga miskin tersebut meningkat. Mungkin dulu dari beberapa program bansos dari pemerintah, mungkin bisa dikurangi programnya. Bisa jadi komponen bantuan bansosnya berkurang,” katanya.

Baca: Peserta Tour De Loksado Bakal Disambut Bupati HSS di Lapangan Lambung Mangkurat dan Hiburan ini

Baca: Kartu Keluarga Sejahtera Saldonya Nol, BPNT di Tapin Tertunda

Baca: Jelang Pelantikan Presiden, Gubernur Sugianto sabran Imbau Pejabat Tidak Keluar Daerah

Dijelaskan Iwan, dulunya warga miskin dapat bansos karena ada anaknya yang sekolah atau ibu hamil. Nah, setelah berapa tahun, bisa jadi anaknya sudah lulus sekolah atau anaknya sudah bekerja.

“Temen-teman bidang data di dinas sosial itu tiap hari keliling untuk memperbaharui data kemiskinan,” kata Rudy. (Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved