Berita HST

Dinas PU HST Bakal Pangkas Pelaksanaan Kegiatan Fisik, Dampak Defisit RAPBD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sudah menghitung-hitung defisit anggaran pada 2020 mendatang.

Dinas PU HST Bakal Pangkas Pelaksanaan Kegiatan Fisik, Dampak Defisit RAPBD
banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi
Ilustrasi - Sidang Paripurna di DPRD HST 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sudah menghitung-hitung defisit anggaran pada 2020 mendatang.

Hal itu, berdasarkan penghitungan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 mendatang melalui Proyeksi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tak tanggung-tanggung RAPBD defisit sebesar Rp 270,50 miliar dari RAPBD sebesar Rp 1,4 triliun.

Otomatis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memangkas anggaran mereka. Itu juga berlalu bagi dinas teknis penyedia infrastruktur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti Dinas Pekerjaan Umum.

Baca: Jembatan Tatah Bangkal Banjarmasin Dibangun Beton, Begini Reaksi Warga

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ahmad Zaid, mengatakan jika pihaknya mau tidak mau melakukan efesiensi anggaran untuk mensisiasati defisit anggaran.

Paling memungkinkan yang dilakukan pihaknya adalah memangkas besaran pengerjaan. "Kalau jenis kegiatannya tidak akan berubah," bebernya.

Pemangkasan itu bebernya berupa pemangkasan panjang jalan yang dikerjakan. "Seumpama dalam perencanaan tujuh kilometer. Nah mungkin nanti akan dipangkas panjangnya. Jadi lima kilometer," jelasnya.

Pemangkasan ini mau tidak mau dilakukan pihaknya mengingat defisit anggaran begitu besar.

Untuk tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum mendapat anggaran sebesar Rp 187,3 miliar, Rp 154 miliar di antaranya untuk belanja modal infrastruktur.

"Kalau usulan masih sama seperti tahun lalu. Mungkin ini akan ada pengurangan karena defisit. Tapi bagian mana yang dipangkas kami masih belum tahu. Karena ini dalam proses pembahasan," jelasnya.

Baca: Jogja Mandiri Expo 2019 Obati Rindu Warga Jogja, Gudeg pun Sampai Ludes

Di Dinas Pekerjaan Umum, ada beberapa sumber anggaran yang berasal dari pusat. Seperti DAK jalan Rp 20 miliar, air minum Rp 5,6 miliar dan Rp 2,2 miliar, serta sanitasi sebesar Rp 2,5 miliar.

Tak hanya itu, DAK irigasi juga sebesar Rp 4,3 miliar.

"Kalau dana DAK saya rasa yang akan didapat tak berubah dari tahun lalu," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved