Berita Banjarmasin

Ikut Awasi Penambangan Batubara Ilegal, LSM KAKI Kalsel Minta Dilibatkan Saat Penyusunan RKAB

LSM Kaki Kalsel meminta dilibatkan saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RAKB) Pertambangan Kalsel.

Ikut Awasi Penambangan Batubara Ilegal, LSM KAKI Kalsel Minta Dilibatkan Saat Penyusunan RKAB
banjarmasin post group/ achmad maudhody
Audiensi Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas ESDM Kalsel dan LSM KAKI Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Lembaga swadaya masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalsel untuk mengikuti audiensi bersama unsur Pemerintah Provinsi Kalsel stakeholder pertambangan, Senin (21/10/2019).

Dalam Audiensi yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani dan juga dihadiri Kabid Minerba Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Gunawan Harjito, KAKI Kalsel meminta agar pihaknya dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan di Kalsel.

Dijelaskan Ketua KAKI Kalsel, Husaini, dengan demikian, pihaknya sebagai LSM dapat ikut memonitor dan mendeteksi operasi penambangan mana yang beroperasi padahal tidak memiliki izin dan terindikasi sebagai operasi tambang ilegal.

Pasalnya menurut Husaini, saat ini terindikasi masih banyak operasi penambangan yang walaupun ilegal namun berhasil memperjualbelikan hasil tambangnya.

Baca: Mendadak! Raffi Ahmad Pamitan dari Dunia Artis Muncul, Sakit Suami Nagita Slavina Makin Parah?

Baca: Pengumuman Kabinet Jilid II, Fakta & Profil Bupati Minsel Tetty Paruntu yang Pernah Diperiksa KPK

Baca: Ucapan Mulan Jameela untuk Jokowi Setelah Pelantikan, Eks Duet Maia Estianty Sebut Nama Prabowo

Baca: Santri Ponpes di Sakatiga Ogan Ilir Tewas Terjatuh dari Pohon Kelapa, Begini Reaksi Ibunda Korban

Ia menuding hal tersebut dapat terjadi karena ada celah pada sistem yang diterapkan oleh Pemerintah.

"Ini bicara sistem, bagaiamana mereka penambang ilegal bermain mengakali dengan dokumen sehingga batubara bisa dikeluarkan," kata Husaini.

Husaini mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar dan melaporkan ke pihak berwenang bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tuntutannya tidak ditindaklanjuti.

" Walau domain penindakan ada di Kepolisian tapi terkait dokumen yang dikeluarkan itu ada ranah korupsinya," kata Husaini.

Menanggapi permintaan KAKI Kalsel, Kabid Minerba Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Gunawan Harjito menyatakan tidak bisa secara langsung menanggapi permintaan tersebut, pasalnya dirinya bukan merupakan pihak yang berkewenangan memutuskan pelibatan LSM dalam penyusunan RKAB.

Dijelaskan Gunawan, sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1806 Tentang Penyusunan, Evaluasi dan Persetujuan RKAB, evaluasi yang dilakukan Dinas ESDM melibatkan Perwakilan Dirjen Pajak dan SKPD yang berkewenangan terkait retribusi daerah.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved