Berita Kalteng

Ini yang Sering Ditemukan BPK Pada Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kalteng

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten serta Kota Senin (21/10/2019) melakukan pertemuan

Ini yang Sering Ditemukan BPK Pada Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kalteng
tribunkalteng.co/fathurahman
Pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Willem AS nomor 5 Palangkaraya, Senin (21/10/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten serta Kota Senin (21/10/2019) melakukan pertemuan di Palangkaraya bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 tersebut digelar di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Willem AS nomor 5 Palangkaraya.

Kegiatan tersebut, dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Yuas Elko mewakili, Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri yang berhalangan hadir.

Baca: Update Jelang Pendaftaran CPNS 2019, Jadwal Pengumuman Hingga Link Resmi SSCASN

Baca: Paula Verhoeven Keguguran pada Kehamilan Pertama Bikin Baim Wong Takut, Sohib Rafathar Sebut Ini

Baca: Raffi Ahmad Tuduh Orang Ini Penyebab Lamborghininya Terbakar, Suami Nagita: Itu Mobil Impian Aku!

Ada beberapa hal yang selama ini, menjadi fokus perhatian, karena sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan hampir terjadi setiap tahunnya.

Antara lain, soal RDKK tidak valid dan Penerbitan Pergub dan Perbup yang tidak tepat waktu, ketidakpatuhan distributor dan kios dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dari segi administrasi ataupun ketentuan yang berlaku.

Memperhatikan hal tersebut, Yuas Elko, mengatakan, pengawasan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik antara Provinsi dan Kabupaten serta kota, mampu menjaga harga pupuk tetap stabil.

"Harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau serta stabil di pasaran oleh petani, karena koordinasi baik," ujarnya.

Sementara itu, alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 03/PPS-691/01/2019 untuk Sektor Pertanian di Kalimantan Tengah adalah, Urea sebanyak 17.154 ton, SP-36 sebanyak 4.639 ton, ZA sebanyak 1.356 ton, NPK 31.757 ton, Organik sebanyak 2.862 ton.

Dia mengharapkan agar, alokasi pupuk bersubsidi tersebut hendaknya dapat dikawal serta dioptimalkan pemanfaatannya, oleh Pemerintah Daerah sehingga tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

banjarmasinpost.co.id / faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Edinayanti
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved