Berita Kaltim

Lahan Calon Ibu Kota yang Diklaim Milik Negara Ternyata dalam Kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Tenggarong Kalimantan Timur, menyoal lahan ibu kota negara yang disebut sebagai lahan negara.

Lahan Calon Ibu Kota yang Diklaim Milik Negara Ternyata dalam Kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara
KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON
Ketua Pengelola Tanah Perwatasan Grant Sultan Enam Pemangku Hibah, Pengeran Ario Jaya Winata (celana putih) didampingi pemangku hibah lain saat memberikan keterangan pers di Kraton Kesultanan Kutai, Tenggarong, Sabtu (19/10/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMARINDA - Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Tenggarong Kalimantan Timur, menyoal lahan ibu kota negara yang disebut sebagai lahan negara.

Ketua Pengelola Tanah Perwatasan Grant Sultan Enam Pemangku Hibah, Pengeran Ario Jaya Winata mengatakan, lahan tersebut adalah adalah milik Kesultanan kutai, bukan milik negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan sebagian lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi ibu kota negara bersama sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Keduanya terletak di Kalimantan Timur.

Karena wilayah Kesultanan Kutai di masa itu meliputi Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, PPU, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Bontang.

Baca: Raffi Ahmad Tuduh Orang Ini Penyebab Lamborghininya Terbakar, Suami Nagita: Itu Mobil Impian Aku!

Baca: VIRAL Anak Tidur Ditemani Hantu Bayi, Sang Ibu Langsung Panik tapi Ini yang Dilakukan Ayahnya

Baca: Cantik dengan Balutan Kemeja Putih ke Istana, Inilah Sosok Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu

"Itu semua disebut Kutai di bawah kekuasaan kesultanan. Hanya saja tanahnya yang dibagi-bagi, tapi hak penguasaan tetap di Kesultanan Kutai. Mereka pakai hak garap. Kami merasa sedih kalau pemerintah mengatakan itu tanah negara," ungkap Ario di Kraton Kesultanan Kutai, Sabtu (19/10/2019).

Pengeran Ario menjelaskan, Kesultanan Kutai Ing Martadipura baru bergabung dengan RI pada 1959 setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Sebelum bergabung, Kerajaan Kutai berkuasa penuh atas seluruh wilayah Kutai sejak 1902 dan itu ada dalam arsip sejarah nasional.

Setelah bergabung dengan RI, dibuat beberapa kesempatan antara pihak kesultanan dan negara RI bahwa seluruh aset kesultanan tanah swapraja hanya dijadikan kantor pemerintahan Kaltim maupun kabupaten kota di dalamnya.

"Bukan berarti kesultanan menghibahkan kepemilikan tanah. Ini yang mestinya pemerintah bijaksana mengeluarkan statement. Kami juga cinta dan memiliki kebanggaan terhadap negara ini, tapi hak kami jangan diabaikan," ujar dia.

Atas dasar itu, pihaknya meminta agar negara memberi pengakuan dan penghargaan atas eksistensi kesultanan maupun kerabat yang mempunyai kuasa sebagai pemangku hibah.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyesalkan pemerintah pusat maupun daerah tak pernah mengundang pihak kesultanan membicarakan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

"Kami tidak pernah diundang Bappenas ataupun gubernur Kaltim membahas soal ibu kota negara," ujar Ario.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesultanan Kutai Protes Lahan Calon Ibu Kota Diklaim Milik Negara",

Editor: Didik Trio
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved