Berita Kotabaru

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Terkait SK Pemindahan ASN, Sudah Ditangan Bupati Kotabaru

Surat SK Pemberhentian atau Pemindahan ASN Kotabaru yang ditandatangani Kepala BKPPD Kotabaru, Zainal Arifin sudah keluarkan hasil pemeriksaan.

Banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Sekda Kotabaru H Said Akhmad 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Surat SK Pemberhentian atau Pemindahan ASN Kotabaru yang ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kotabaru, Zainal Arifin sudah keluarkan hasil pemeriksaan.

Hasil dari pemeriksaan dari tim Inspektorat terkait tandatangan yang atas nama Bupati Kotabaru dan melangkahi Sekretaris Derah dan Baperjakat, sudah selesaikan penyelidikan. Berkas hasil pemeriksaan juga sudah sampai di tangan Bupati Kotabaru H Sayed Jafar.

Hal itu diakui Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Ahmad, Selasa (22/10/19). Namun hasil tersebut tidak bisa disampaikannya sebab berkasnya sudah ditangan Bupati dan bersifat rahasia.

" Hasilnya sudah ada, tapi saya tak berwenang untuk menjelaskan ke media karena yang berwenang hanya pak Bupati selaku pembina kepegawaian. Jadi bisa langsung ke Bupati saja, " katanya.

Baca: Terjadi Peningkatan Suhu Panas di Kalsel Tiga Hari Terakhir, ini Penjelasan BMKG

Baca: Coffee Morning dengan Media, Kapolres Kotabaru Sebut Peran Media Sangat Penting Jaga Kamtibmas

Baca: Polda Tangani Serius Kasus Perkelahian Pemuda di Taman Kota Sampit, 9 Orang Diamankan di Polres

Sayangnya, Bupati Kotabaru sedang dinas luar kota sehingga hasilnya belum bisa dipaparkan terkait hasil pemeriksaan. Hasil dari Inspektorat itu keluar pada pada Senin kemarin setelah diperiksa tim dari 14 - 21 Oktober 2019.

Sekda mengakui sifat dari penyelidikan adalah rahasia. Artinya hanya Bupati Kotabaru saja yang menyampaikan hasilnya karena belia yang memiliki wewenang.

" Tunggu pa Bupati saja, beliau lagi keluar daerah," katanya.

Namun saat ditanya apa sanksi bila itu terbukti melanggar? Said Akhmad mengatakan bila itu terbukti melanggar, itu merupakan pelanggaran berat, dan saknsinya pasti ada.

" Tinggal sanksinya saja dan itu tergantung kebijakan Bupati. Bisa penurunan pangkat bisa copot jabatan dan lainnya. Rekomendasi dari inspektorat ada dan itu ranah Bupati Kotabaru selaku pembina kepegawaian sanksibyang dikenakan, " katanya.

Biasanya 5 hari setelah hasilnya keluar, bupati harus mengelurkan apa rekomendasinya sanksi yang bisa diberikan kepada yang bersangkutan.(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved