Berita Banjarbaru

Jokowi Akan Pangkas Eselonisasi, Biro Organisasi Pemprov Kalsel Tunggu Aturan Main dari Pusat

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Gt Burhanuddin masih akan lebih menunggu aturan tertulis dari pusat terkait rencana pemangkasan jabatan eselo

Jokowi Akan Pangkas Eselonisasi, Biro Organisasi Pemprov Kalsel Tunggu Aturan Main dari Pusat
Hari widodo
Ilustrasi-Pelantikan pejabat 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dalam pidato Kenegaraan seusai pelantikan,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memangkas tingkatan pejabat struktural saat ini dari esselon I, II, III, dan IV.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi usai dilantik sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024.

Ia mengatakan, pemangkasan jenjang kepangkatan dan golongan tersebut dibutuhkan untuk menyederhanakan birokrasi negara dan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu masuknya investasi.
Sistem eselonisasi digantu dengan jabatan fungsional

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Gt Burhanuddin masih akan lebih menunggu aturan tertulis dari pusat.

"Selama belum ada aturan kebijakan tertulis, kami belum bisa laksanakan," kata Gt Burhanuddin, Selasa (22/10/2019).

Baca: PSIS Kalah di Kandang Barito Putera, Bambang Nurdiansyah Salahkan Lapangan SDL

Baca: Klasemen Liga 1 2019 Pekan 24 Usai Hasil Bali United vs Badak Lampung & Barito Putera vs PSIS

Baca: Kebakaran Lahan di Pal 17 Lumat Tumpukan Ban Bekas, Asap Hitam Bikin Warga Heboh

Baca: Toko Alfamart di Banjarbaru Ditempel Stiker Belum Bayar Pajak, Manajemen Alfamart Bingung

Dia memperkirakan level satu dan level dua hanya menyisakan jabatan esselon I dan esselon II.

Dijelaskan Gusti Burhanuddin, esselon I pemprov hanya satu orang yaitu Sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) dan esselon II adalah kepala dinas, kepala badan, kepala biro, asisten, dan staf ahli gubernur.

Burhan menyebut jika memang presiden mengeluarkan kebijakan pembagian jabatan hanya level 1 dan level 2, maka selaku pemerintah daerah pihaknya akan patuh dan menjalankan sebaik-baiknya.

"Kemungkinan jabatan esselon III dan esselon IV hilang, diganti menjadi pejabat fungsional, " ujar Burhan, Selasa (22/10/2019).

Dari data yang Burhan miliki, di Pemprov Kalsel tercatat jumlah pejabat esselon III dan IV Pemprov Kalsel antara 450 sampai 500 orang.

"Jika terjadi perubahan maka sebanyak itu pula pejabat esselon yang akan kehilangan jabatan. Namun kita tidak akan menghadapi andai lihat dulu aturan tertulisnya nanti," tandasnya.

Burhan menambahkan, jika memang kebijakan presiden diberlakukan maka pejabat esselon II langsung membawahi pejanat fungaional.

Baca: Hasil Akhir Barito Putera vs PSIS Semarang : Skor Akhir 2-0, Poin 26 di Klasemen Liga 1 2019

Baca: Penyakit Aneh Nikita Mirzani Disebut Billy Syahputra Saat Bahas Uya Kuya, Mirip Marshanda & Ariel?

Baca: Detik-detik Kronologis Duel maut Yadi Dollar Lawan Suami Mantan Istri di Sungai Tabuk

Burhan tidak bisa menjamin prediksinya tepat, karena tentu saja harus menunggu aturan baku yang dikeluarkan pemerintah pusat.

"Kebijakan ini mungkin presiden maunya memangkas birokrasi, selama ini ketika ada urusan harus dari esselon IV, ke esselon III, lalu ke esselon II, dan ke esselon I. Jika perubahan itu terjadi birokrasinya mungkin dari fungsional langsung ke esselon II. Kita tunggu saka aturan pastinya, bagaimaba sistemnya, maka begitulah yang kita jalankan. Jika tujuan pak presiden memangkas birokrasi dan pengin pelayanan yang cepat tentu harus kita dukung penuh, " tandasnya. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved