Berita Banjarbaru

Perubahan Kewenangan di UU 23 Dapat Kritikan Disdik Terutama Soal Kewenangan Wajar Dikdas 1-9 Tahun

Salah satunya tentang wajib belajar 1-9 tahun, dalam realita masih belum terealisasi dengan baik, karena program tersebut kewenangan kabupaten/kota

Perubahan Kewenangan di UU 23 Dapat Kritikan Disdik Terutama Soal Kewenangan Wajar Dikdas 1-9 Tahun
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Sekjen DPR RI Yudharana Soekarno Putra ketika di Banjarbaru, Rabu (23/10/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Perubahan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah salah satunya mengatur kewenangan Pendidikan Menengah Atas.

Dimana kini kewenangan ya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.

Ternyata bergulirnya UU ini mendapat kritis bahwa ada yang kurang pas dan perlu penegasan aturan.

Salah satunya tentang wajib belajar 1-9 tahun, dalam realita masih belum terealisasi dengan baik, karena program tersebut kewenangan kabupaten/kota, hal ini harusnya juga ada kewenangan pihak provinsi.

Kemudian tentang kesulitan pembangunan cabang dinas di Kalsel, mengingat kondisi rawa, pegunungan, perairan, kepulauan.

Baca: Video Mesum Mirip Gisella Anastasia Beredar & Viral, Mantan Gading Marten Bawa-bawa Nama Wijin

Baca: VIDEO Dewasa Mirip Gisella Anastasia Beredar, Berdurasi 2 Menit, Apa Reaksi Gading Marten dan Wijin?

Baca: Teguran untuk Raffi Ahmad Dibalik Pamitnya Suami Nagita Slavina Disebut, Teman Ruben Onsu Diancam!

Disamping itu terbentur dengan aturan yakni harus ada 150 satuan pendidikan, sedangkan masing-masing kabupaten/kota hanya ada 10-15 satuan pendidikan.

Ada juga terkait embayaran gaji guru di kabupaten/kota yang ada di Kalsel masih ada kendala juga.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel H.M Yusuf Effendi menyatakan bahwa, harusnya kewenangan pendidikan wajib belajar 9 tahun dikembalikan lagi kewenangannya kepada provinsi, agar penyerapan anggaran dan pelaksanaannya lebih baik lagi.

"Harusnya dipertegas dengan aturan bahwa Kabupaten Kota dibolehkan membantu Disdik Kalsel dalam beberapa program, atau ada solusi lain," kata Kadisdik Kalsel, HM Yusuf Effendi.

Pimpinan rombongan Sekjen DPR RI , Yudharana Soekarno Putra, Rabu (23/10/2019) dalam Kunjungan kerja pusat pemantauan pelaksanaan Undang - undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, oleh Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI ke Kalsel, menyampaikan keluhan ini akan ditampung dan dirangkum untuk disarankan ke pusat nantinya.

"Kami tampung dulu semua keluhan, ada dari disdik dan banyak dari Dinas lai. yang menyampaikan. Nanti kita tampung untuk dilakukan kajian penguatannya atau perbaikannya," kata Yudharana Soekarno Putra di ruang Maksid Setdaprov Kalsel, Rabu (23/10/2019).

Diketahui rombongan tersebut diterima Asisten bidang pemerintahan H. Siswansyah, dan seluruh SKPD lingkup setdaprov Kalsel di antaranya,Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Hukum, Kadis Pendidikan. Bappeda, ESDM, Inspektorat, PTSP, dan Sekwan DPRD Kalsel. (banjarmasinpost.co.id /lis).

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved