Berita Banjar

Permudah Pengaduan Korupsi, Pidsus Kejari Banjar Terapkan Aplikasi Ini

Simandau (Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)permudah pengaduan kasus korupsi.

Permudah Pengaduan Korupsi, Pidsus Kejari Banjar Terapkan Aplikasi Ini
banjarmasinpost.co.id/Idda Royani
SIMANDAU - Kasi Pidsus Kejari Banjar Tri Taruna Fariadi (tengah) bersama Kasi Pengelolaan Barbuk dan Barang Rampasan Andi Akbar Subari (kanan) bersama admin merespons chat dari publik pada aplikasi Simandau, beberapa hari 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar melalui Seksi Pidana Khusus (Pidsus) terus berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor).

Langkah terkini yang dilakukan yakni membuat  aplikasi pengaduan kasus korupsi. Aplikasi yang bisa diunggah secara mudah di playstore tersebut dinamai Simandau (Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar).

Aplikasi tersebut dirilis sejak sekitar dua pekan lalu. Publik pun secara gampang bisa menyampaikan informasi dan bahkan laporan resmi mengenai kasus tipikor.

Meski baru dirilis, tapi sudah mulai banyak publik yang mengetahui aplikasi Simandau. Setidaknya sudah ada satu laporan tipikor yang masuk ke aplikasi tersebut.

Baca: Ditempatkan di SMP Terpencil di Balangan, Guru Perempuan Ini Rela Tempuh Pegunungan Demi Mengajar

Baca: BERLANGSUNG! Live Streaming PSS Sleman vs Persija Liga 1 2019, Link TV Online Indosiar & Vidio.com

Baca: Polres Batola Lakukan Penyelidikan 53 Kasus Karhutla, Pelaku Terancam 3 Tahun Penjara

Baca: Bak Pengantin Citra Kirana Pakai Gaun Putih Hingga Pancing Rezky Aditya Bocorkan Pernikahan?

"Bahkan pelapornya sudah datang ke kantor Kejari Banjar menyerahkan data (berkas) kasus yang dilaporkan," sebut Kasi Pidsus Kejari Banjar Tri Taruna Fariadi, Kamis (24/10/2019).

Ia mengatakan masyarakat atau pelapor tak perlu takut atau risau. Pasalnya, kerahasiaan pelapor terjamin. Bahkan pada fitur chatting yang tersedia pada aplikasi Simandau secara otomatis akan terhapus selama beberapa detik.

Melalui aplikasi tersebut pihaknya berharap seluruh elemen masyarakat di Banjar terutama yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah lebih maksimal menjalankan tugas. Menggunakan uang negara/daerah sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Pasalnya kini masyarakat bisa secara gampang menginformasikan dan melaporkan penyimpangan terhadap keuangan negara/daerah melalui aplikasi Simandau. Masyarakat sangat termudahkan jika ingin melaporkan kasus korupsi karena tak perlu jauh-jauh datang ke kantor Kejari Banjar di Martapura.

"Jadi, sekarang warga Banjar dimana pun berada, di pelosok sekali pun asal ada sinyal, bisa melaporkan kasus korupsi. Tiap laporan akan kami tindaklanjuti," tandas Tri didampingi Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Andi Akbar Subari.

Tri mengatakan ada lima fitur yang disediakan pada Simandau yakni Lapor Pak Jaksa, Seputar Seksi Pidsus, Pantau Perkembangan Perkara, Konsultasi Hukum, dan Live Chat.

Semua fitur tersebut bisa diakses secara mudah. Misalnya ketika masyarakat ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara, tinggal klik fitur Pantau Perkembangan Perkara. "Saat ini memang masih dalam proses pemuatan informasi perkara pada fitur tersebut," jelas Tri.

Tiap hari pada jam kerja, lanjutnya, publik juga bisa berinteraksi mengenai penanganan perkara atau konsultasi hukum. Ada satu orang admin yang bertugas merespon tiap testimoni publik.

Baca: Inikah Akhir Perseteruan Bebby Fey Atta Halilintar & Dinar Candy, Ditanya Malah Kebingungan

Baca: Temukan Motor Digembosi Banyak Milik Driver Ojol, Begini Tanggapan Danton Dishub Banjarmasin

Baca: Disdik Balangan Tunggu Surat Hibah Lahan SDN Binuang Santang untuk Lakukan Perbaikan

"Adminnya dua orang, salah satunya saya. Jadi, asal saya sedang tidak sibuk, saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan. Bahkan kalau saya di luar jam kerja pun akan merespons chat yang masuk," jelas Tri.

Warga Banjar menyambut positif aplikasi tersebut. "Wah bagus itu, terobosan yang keren. Kalau bisa adminnya bisa 24 jam sehingga tiap saat publik bisa memberikan laporan atau konsultasi hukum atau tentang kasus korupsi," ucap Rahmani, warga Martapura. (banjarmasinpost.co.id/roy)

Penulis: Idda Royani
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved