Berita Jakarta

Baru Direkrut Jokowi Gantikan Wiranto, Mahfud MD 'Bongkar' Kecurangan Pemilu Era Orba & Reformasi

Baru Direkrut Jokowi Gantikan Wiranto, Mahfud MD 'Bongkar' Kecurangan Pemilu Era Orba & Reformasi

Baru Direkrut Jokowi Gantikan Wiranto, Mahfud MD 'Bongkar' Kecurangan Pemilu Era Orba & Reformasi
KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari
Menko Polhukam Mahfud MD ketika melayani pertanyaan wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat (25/10/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Baru Direkrut Jokowi Gantikan Wiranto, Mahfud MD 'Bongkar' Kecurangan Pemilu Era Orba & Reformasi.

Manfud MD baru saja dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menggantikan Wiranto.

Namun Mahfud MD mulai membongkar kecurangan pemilihan umum pada masa reformasi dengan masa Orde Baru.

Hal tersebut terungkap saat Mahfud menghadiri acara Bawaslu Awards 2019 di The Hall Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019).

Baca: Tangis Ibu Putri Amalia Zahraman Saat PA Buat Pengakuan Soal Prostitusi Online Oleh Polda Jatim

Baca: Seusai Pamit, Kelakuan Raffi Ahmad Belakang Panggung Dibongkar Kru, Ternyata Suami Nagita Slavina?

Baca: Berstatus Pelajar di KTP, Tarif Kencan PA di Prostitusi Artis Disinggung, seperti Vanessa Angel?

Baca: Viral Video Syur Gisel, Gisella Anastasia Sebut Temannya, Gaya Rambut Eks Gading Marten Disorot

Secara umum, menurut Mahfud, dugaan kecurangan pada masa Orba dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, pada masa reformasi dugaan kecurangan dilakukan oleh peserta pemilu.

"Bedanya kecurangan zaman orba itu dilakukan secara vertikal, oleh pemerintah tingkat atas sampai bawah. Kalau sekarang kecurangannya bersifat horizontal, yang curang sekarang itu peserta pemilu, bukan pemerintah," kata Mahfud.

Mahfud pun mengaku berani bertanggung jawab saat menyebut terjadi kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Menurut dia, pembuktiannya pun sangat mudah, yakni dengan melihat siapa yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPU digugat antarpartai. Partai ini menuduh partai ini. Sekarang suara dituding antar-anggota partai. Berarti bukan pemerintah, itu bukti kecurangan bersifat horizontal," kata dia.

Kalaupun KPU atau Bawaslu yang curang, kata dia, masih ada pengadilan yang dapat mengadili mereka yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Halaman
1234
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved