Mereka Bicara

Yth Gubernur Kalsel, Penerimaan Karyawan Tanpa Syarat AK-1, Apa Gunanya Kartu Kuning Dibuat?

Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Sesuai slogan Jokowi, SDM Unggul Indonesia Maju, kami pencari kerja sangat bingung apa gunanya Kartu Kuning AK-1.

Yth Gubernur Kalsel, Penerimaan Karyawan Tanpa Syarat AK-1, Apa Gunanya Kartu Kuning Dibuat?
banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar
ISI FORMULIR - Pencari kerja sedang mengisi formulir di ULM Job Fair dan Career Expo 2019. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Sesuai slogan Jokowi, SDM Unggul Indonesia Maju, kami pencari kerja sangat bingung apa gunanya Kartu Kuning AK-1.

Berapa kali pengumuman penerimaan karyawan di perusahaan tidak tercantum syarat AK-1 yang diterima pun tidak punya AK-1 karena tidak ada respon dari Disnaker di Kalsel memberikan informasi peluang kerja.

Padahal kami diminta nomor HP WA. Coba dibuat di Media Sosial peluang kerja di Kalsel. Disnaker Kalsel harus lebih semangat berinovasi lagi, terima kasih atas perhatianya.

082352746783

TANGGAPAN:

TERIMA kasih pertanyaan dan sarannya. Perlu kami jelaskan terkait hal tersebut sebagai berikut; Pertama, kartu AK-1 (Antar Kerja/1) adalah tanda bukti bahwa pencari kerja telah terdaftar pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Kedua, dengan terdaftarnya pencari kerja di dinas maka akan berguna sebagai data statistik informasi pasar kerja dan manfaat bagi pencari kerja apabila ada permintaan tenaga kerja dari pihak pengguna/perusahaan akan memiliki peluang untuk direkrut tentu saja melalui seleksi dimana pihak perusahaan biasanya meneliti data pencaker dari Kartu AK-1.

Antara lain pendidikannya, pengalaman kerja, sertifikat keahlian, nilai rata-rata atau IPK, usia, tahun lulus, asal sekolah/PT, tinggi dan berat badan, bahkan juga photo pencaker.

Ketiga, setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan perusahaan diwajibkan melaporkan lowongan ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan(Kepres No. 4 Tahun 1980). Memang diakui bahwa belum semua perusahaan melakukannya. Memang sanksinya belum ada, karena Kepress tersebut cantolannya adalah Undang Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan yang sudah dicabut.

Tetapi di beberapa daerah ada yang sudah membuat Perda terkait wajib lapor lowongan kerja ini seperti di Kota Banjarmasin ada Perda No. 13 Th 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Kita juga melakukan perantaraan pencari kerja ke perusahaan, melaksanakan Job Fair, dan juga ada wajib aplikasi wajib lapor lowongan on line. (Untuk pengawasan pelaksanaan semua peraturan ketenagakerjaan adalah pegawai pengawas). Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Sugian Noorbach, Kadis Nakertrans Kalsel
(istimewa)

IR H SUGIAN NOORBACH MP
Kepala Disnakertrans Provinsi Kalsel

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved