Bumi Bersujud

Tanbu Akan Segera Miliki Perda Kesenian Tradisional dan Pengelolaan Cagar Budaya

Rapat Paripurna pendapat akhir eksekutif terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Tanahbumbu digelar di Gedung DPRD, Rabu

Tanbu Akan Segera Miliki Perda Kesenian Tradisional dan Pengelolaan Cagar Budaya
HO/Diskominfo Tanahbumbu
Wakil Bupati Tanahbumbu H Ready Kambo (dua dari kiri), Ketua DPRD H Supiansyah (dua dari kanan), Wakil... ya Rakhman (kiri), Wakil Ketua 2 Agus Rakhmadi (kanan) saat pelaksanaan rapat paripurna 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BATULICIN - Rapat Paripurna pendapat akhir eksekutif terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Tanahbumbu digelar di Gedung DPRD, Rabu (30/10/2019).

Dua Raperda Inisiatif selajutnya untuk diproses menjadi Peraturan Daerah (Perda) terkait tentang Kesenian Tradisional dan Pengelolaan Cagar Budaya. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD H Supiansyah, dihadiri unsur pimpinan, anggota, Forkopimda dan SKPD.

Dalam sambutannya Bupati Tanahbumbu H Sudian Noor yang dibacakan Wakil Bupati H Ready Kambo menyampaikan, terima kasih dan penghargaan kepada unsur pimpinan, fraksi atas usulan dan seluruh tahapan pada pembahasan Raperda Inisiatif.

"Kami pemerintah daerah menyambut baik dan mengapresiasi dua Raperda ini," katanya.

Berawal dari Raperda Inisiatif, sebagai upaya mengantisipasi tergerusnya jati diri dan nilai luhur budaya di tengah derasnya gempuran arus globalisasi dan kemajuan terknologi sekarang ini.

Dengan dua Raperda yang akan diproses menjadi sebuah payung hukum, diharapkan menjadi landasan mempertahankan eksistensi kesenian tradisional. Akan tetapi, juga menjadi benteng melindungi peninggalan sejarah dari kerusakan dan kepunahan.

Di samping itu, melalui dasar payung hukum ini. Kesenian tradisional dan cagar budaya dapat digelorakan. Serta menjadi sebuah edukasi terutama generasi milenial, untuk mencintai kesenian lokal yang menjadi kearifan lokal.

"Setelah tahapan ini, selanjutnya dilakukan fasilitas ke Gubernur Kalsel," jelasnya

Sesuai diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan, Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Setelah ditetapkan dan diundangkannya peraturan daerah ini. Pemerintah daerah melalui SKPD terkait melakukan sosialisasi dan melaksanakan Perda tersebut," tandasnya. (Aol/*)

Penulis: Herliansyah
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved