Berita HSS

Dewan Pengupahan Belum Terbentuk, Upah Minimum Kabupaten di HSS Mengacu UMP Kalsel

Penetapan UMK di Kabupaten HSS mengacu pada upah minimum provinsi (UMP). Pasalnya, dewan pengupahan di HSS belum terbentuk

Dewan Pengupahan Belum Terbentuk, Upah Minimum Kabupaten di HSS Mengacu UMP Kalsel
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel untuk 2020 mendatang, Jumat (1/11/19) di Hotel Aston Kabupaten Banjar 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyatakan tak memutuskan sendiri soal upah minimum kabupaten (UMK) untuk pekerja swasta maupun pegawai non PNS.

Alasannya, dewan pengupahan di HSS belum terbentuk sampai sekarang. Penetapan UMK sendiri mengacu pada upah minimum provinsi (UMP).

 “Untuk 2020 UMP sebesar Rp 2.877.488,”kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil da Perindustrian HSS Sasmi Rivai yang dikonfirmasi Jumat (1/11/2019).

Mengenai jumlah tenaga kerja di sektor swasta, Sasmi menyatakan datanya belum lengkap.

Hal tersebut karena wajib lapor perusahaan di daerah wewenangnya ditangani Pemprov Kalsel.

Baca: Jadwal Live streaming Mola TV & Live TVRI Aston Villa vs Liverpool Liga Inggris Sabtu (2/11)

Baca: Lepas Kafilah ke MTQ XXXII Tingkat Provinsi Kalsel di Kotabaru, Wabup HSU Harapkan Ini

Baca: Peringatan Fitri Salhuteru ke Nikita Mirzani Saat Dilamar Bule Pengganti Dipo Latief & Sajad Ukra

Baca: UMP Kalsel 2020 Naik Segini, Ini Tanggapan Kepala BPS Kalsel

 Mengenai  tenaga kontrak maupun tenaga honor? Sasmi mengakui semestinya memang mengacu pada UMK dan UMP.

Hanya saja, hal tersebut dikembalikan lagi pada kemampuan keuanga perusahaan, ataupun pemerintah daerah.

“Untuk pemerintah daerah sendiri, sesuai kemampuan keuangan daerah,”katanya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)   

Penulis: Hanani
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved