Berita Kabupaten Banjar

Dewan Pengupahan Daerah Belum Terbentuk, Begini penjelasan Sekda Banjar

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Mochammad Hilman tentu akan mengikuti UMP yang telah ditentukan itu.

Dewan Pengupahan Daerah Belum Terbentuk, Begini penjelasan Sekda Banjar
istimewa
Sekda Banjar H M Hilman 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pemprov Kalsel melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengumumkan secara resmi Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel untuk 2020 mendatang. Berdasarkan SK Gubernur Sahbirin Noor nomer : 188.44/0868/KUM/ 2019, bahwa UMP Kalsel tahun 2020 telah di tetapkan sebesar Rp. 2.887.488,59,-.

Wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Mochammad Hilman tentu akan mengikuti UMP yang telah ditentukan itu.

Baca: Video Syur Nagita Slavina Viral, Raffi Ahmad Seret Nama Pengacara Langganan Keluarga Soeharto

Baca: Putusnya Asmara Citra Kirana & Rezky Aditya Pasti Terjadi Jika Eks Agnez Mo & Ciki Pilih Pacaran

Baca: Ahmad Dhani Mau Jadi Calon Walikota Surabaya Gantikan Risma, Suami Mulan Jameela Sudah Lakukan Ini

"Dasar Hukum penetapan UMP Tahun 2019. Sk Gubernur Nomor 188.44/0868/Kum/2019 tgl 1 Nopember 2019. Dewan pengupahan yang belum terbentuk di Prov Kal Sel sebanyak 6 Kabupaten termasuk di Kabupaten Banjar. Sehingga secara hukum belum dapat menerbitkan UMK," katanya, Jumat (1/11).

Dia mengatakan permasalahan belum terbentuknya dewan pengupahan tersebut karena belum terpenuhinya syarat yang ditentukan sebagaimana yang diatur dalam Kepmenakertran Nomor Kep 201 Men 2001 tentang keterwakilan kelembagaan Hubungan Industrial.

"Jadi ya mengikuti UMP. Akan diupayakan, Idealnya UMK untuk Kab Banjar ada, sehingga akan lebih sesuai dengan kondisi pekerja yang ada di Kabupaten Banjar," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved