Berita Banjarmasin

UMP Kalsel 2020 Naik Jadi Rp. 2.887.488,59, KSPSI Mengaku Pasrah

UMP Kalsel 2020 Sebesar Rp. 2.887.488,59, KSPSI Mengaku Pasrah meerima.

UMP Kalsel 2020 Naik Jadi Rp. 2.887.488,59, KSPSI Mengaku Pasrah
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel untuk 2020 mendatang, Jumat (1/11/19) di Hotel Aston Kabupaten Banjar 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - UMP Kalsel 2020 Sebesar Rp. 2.887.488,59, KSPSI Mengaku Pasrah.

Pemprov Kalsel melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumumkan secara resmi Upah Minimum Provinsi atau UMP Kalsel 2020 mendatang.

Berdasarkan SK Gubernur Sahbirin Noor nomer : 188.44/0868/KUM/ 2019, bahwa UMP Kalsel 2020 telah di tetapkan sebesar Rp. 2.887.488,59,-.

“Iya, UMP Kalsel ini wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Sebanyak 4.000 perusahaan di Kalsel wajib melaksanakan UMP tersebut,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kalsel, Sugian Noorbah, saat sosialisasi UMP 2020 dan pengupahan dalam kegiatan pengembangan sistem tahun anggaran 2019 Jumat (1/11/19) di Hotel Aston Kabupaten Banjar.

Baca: Fakta Sebenarnya Video Syur Nagita Slavina Dibongkar, Tahilalat Istri Raffi Ahmad Jadi Sorotan

Baca: Kecocokan Ariel NOAH & Wika Salim Jadi Bahasan, Mantan Luna Maya Bikin Pendamping Tukul Begini

Baca: Skandal Atta Halilintar & Liza Aditya Jadi Isu Panas, Bebby Fey Akui Baper pada Teman Ria Ricis

Hadir dalam acara ini perwakilan perusahaaan-perusahaan di Kalsel, unsur Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, dan dewan pengupahan Kalsel.

Menurut Sugian, formula UMP berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen ditambah inflasi 3,39 persen yakni menjadi 8,51 persen dibanding UMP tahun lalu Rp 2.651.000,-.

Jika perusahaan tidak melaksanakan UMP itu ada sanksinya, namun jika ada perusahaan yang melakukan komplain harus memiliki data lengkap untuk melakukan penangguhan sebagai dasarnya.

Walapun demikian pihaknya tetap komitmen mengimplementasikan PP 78/201.

Pemprov Kalsel tetap komitmen mengimplementasikan PP 78/2015 tentang pengupahan, sekalipun ada penolakan sebagian organisasi buruh dan penolakan lainnya.

Di tempat yang sama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel Sadin Sasau mengaku hanya bisa pasrah dengan keputusan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

“Idealnya kenaikan UMP itu 15 sampai 20 persen bukan di bawah 20 persen. Di ruangan ini, kita menerima keputusan kenaikan UMP Kalsel pada 1 Januari 2020,” kata Sadin.

(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho).

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved