Berita Jakarta

Diingatkan Jokowi Jangan Ganggu Investor, KPK Malah Bilang Soal Praktik Mafia Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta instansi penegak hukum

Diingatkan Jokowi Jangan Ganggu Investor, KPK Malah Bilang Soal Praktik Mafia Hukum
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019). KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pd. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta instansi penegak hukum, termasuk KPK, tidak mengganggu iklim investasi dengan mencari-cari kesalahan para investor.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pernyataan tersebut tidak berarti Presiden Jokowi mengintervensi penegakan hukum demi lancarnya investasi.

"Kami mengajak semua pihak tidak memahami pernyataan Presiden itu sebagai bentuk, katakanlah, intervensi terhadap independensi penegakan hukum, kami meyakini bukan demikian," kata Febri kepada wartawan, Jumat (1/11/2019).

Febri menuturkan, hal yang mesti digarisbawahi dari pernyataan Jokowi tersebut adalah harapan Jokowi agar para penegak hukum tidak dikendalikan mafia.

Baca: Riset Video Syur Mirip Nagita Slavina dan Gisell, Profesor Ini Sebut Istri Raffi Ahmad Doppelganger

Baca: Citra Playboy Raffi Ahmad Diungkap Jenderal Ini, Suami Nagita Slavina Disuruh Cari Istri Lebih Muda

Baca: Mencuat Nama Vijaya Fitriyasa & Hasnuryadi Jelang Kongres PSSI, Berikut Daftar Nama Calon Ketua Umum

Menurut Febri, praktik mafia hukum itu selama ini menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Febri menambahkan, praktik mafia hukum itu pun masih lazim ditemui misalnya dengan praktik 'jual-beli hukum'.

"Kalau ini yang ingin diperangi,sehingga penegakan hukum itu benar-benar ada kepastian hukum sehingga ketika ada kepastian hukum investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya, atau berinvestasi pembangunan bisa berjalan, pemerataan ekonomi bisa berjalan, maka itu tentu akan sangat bagus," kata Febri.

Febri pun memastikan bahwa KPK tidak mencari-cari kesalahan sebagaimana yang dikhawatirkan Jokowi. Ia menegaskan, perkara yang ditangani telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh penegak hukum, termasuk KPK, untuk tidak mengganggu iklim investasi.

Jokowi lalu membeberkan bahwa selama ini banyak program-program yang justru banyak terkendala oleh permasalahan hukum.

Menurut dia banyak investor yang sudah antre untuk masuk, tapi karena kepastian hukumnya diragukan, akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya.

"Para pelaku usaha dan investor dalam negeri termasuk BUMN yang banyak ketakutan dengan aparat hukum tolong juga jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diminta Jokowi Tak Gigit Investor dan BUMN, KPK: Jangan Diartikan Intervensi",

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved