Berita Banjarmasin

UMP Kalsel 2020 Naik Dinilai Memberatkan, APINDO Tak Menjamin Semua Pengusaha Bisa Membayar

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel H Supriadi, Minggu (3/9/19), menyatakan kenaikan UMP cukup berat bagi teman-teman pengusaha

UMP Kalsel 2020 Naik Dinilai Memberatkan, APINDO Tak Menjamin Semua Pengusaha Bisa Membayar
istimewa
Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel H Supriadi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PENGUMUMAN resmi Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel untuk 2020 mendatang, berdasarkan SK Gubernur Sahbirin Noor nomer : 188.44/0868/KUM/ 2019, bahwa UMP Kalsel tahun 2020 telah di tetapkan sebesar Rp. 2.887.488,59,-. dinilai memberatkan pengusaha di daerah ini.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel H Supriadi, Minggu (3/9/19), menyatakan kenaikan UMP cukup berat bagi teman-teman pengusaha, dengan kondisi ekonomi yang lagi tidak stabil ditambah dengan turunya harga jual eksport komuditi dari Kalsel seperti hasil tambang dan perkebunan.

“Tapi karena ini aturan kita terpaksa menjalankan keputusan bersama,” kata Supriadi.

Pihaknya tidak bisa menjamin semua pengusaha bisa sanggup membayar sesuai UMP terutama sektor UKM dan IKM.

Baca: Tabiat Asli Hotman Paris Dibongkar Nelayan yang Tolak Pemberian Uang Seteru Farhat Abbas Itu

Baca: Krisdayanti Merasa Ditipu Raul Lemos Usai Tinggalkan Anang Hermansyah yang Kini Suami Ashanty

Baca: Akhirnya Merry Kembali ke Raffi Ahmad & Nagita Slavina Dipikirkan Lagi, Orang Ini Penyebabnya

Idealnya kenaikan UMP berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalsel bukan nasional.

Menurutnya rata-rata inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalsel di bawah nasional, anjloknya harga eksport komoditi seperti pertambangan dan perkebunan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalsel.

“Jadi sepertinya tidak adil kalau kenaikan UMP berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” katanya.

Ditambahkannya, kenaikan UMP yang berpatokan dengan Permenaker No 78 tahun 2015 cukup memberatkan para pengusaha di daerah.

Masalah lain muncul setiap tahun adalah, tidak semua pengusaha bisa membayar UMP.

“Mungkin kedepan harus ada cluster atau pengelompokan pembayaran UMP antara pengusaha kecil/UKM dengan pengusaha besar, sehingga semua sektor bisa membayar upah sesuai UMP berlaku,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Edi Nugroho
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved