Jokowi Masih Listing Anggota Dewan Pengawas KPK, Menteri Pratikno Sebut Didominasi Ahli Hukum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum mengumumkan siapa saja sosok yang akan duduk di Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir dari Kompas.com, Senin (4/11/2019), Menteri Sekretaris Negara Pratikno buka-bukaan soal dewan pengawas (KPK).

Pratikno menyebut dewan pengawas nantinya akan lebih banyak diisi oleh ahli hukum.

"Macam-macam. Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya, tapi juga ada non-hukum, ada dimensi sosialnya muncul," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

"Tapi belum diputuskan final. Sekarang masih listing lah," sambung Pratikno.

Baca: VIRAL Ahok BTP Dicalonkan Jadi Dewan Pengawas KPK, Jokowi Bakal Tunjuk Langsung DP KPK

Menurut Pratikno, Presiden Jokowi menampung masukan dari berbagai pihak terkait sosok yang akan ia pilih sebagai dewan pengawas KPK.

Ia melanjutkan, Presiden Jokowi masih memiliki waktu hingga Desember untuk memilih sosok yang tepat.

"Dewan pengawas kan presiden masih banyak waktu. Nanti diangkat bersamaan dengan pimpinan KPK yang baru. Masih bulan Desember," ucap Pratikno.

"Sementara ini Pak Presiden setiap saat ketemu, selalu meminta masukan kira-kira siapa. Intinya kan mengawal kerja pimpinan KPK yang baru," sambungnya.

Dewan pengawas merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Baca: KPK Dipimpin Jenderal Polisi Aktif, Novel Baswedan : Contoh Singapura, Hongkong, dan Australia.

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi.

Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, Presiden bisa menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Wacana Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK