Ekonomi dan Bisnis

Perbankan Syariah Targetkan 100 Unit KPR Subsidi Hingga Akhir 2019

Pendanaan atau pembiayaan syariah kini menjadi alternatif yang banyak dipilih masyarakat. Khususnya untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

Perbankan Syariah Targetkan 100 Unit KPR Subsidi Hingga Akhir 2019
Istimewa/PT Jofa Dini Lestari.
Hunian KPR bersubsidi di Banjarmasin dan sekitarnya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pendanaan atau pembiayaan syariah kini menjadi alternatif yang banyak dipilih masyarakat. Khususnya untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, sejumlah perbankan di Kalimantan Selatan (Kalsel) khususnya Banjarmasin, sudah banyak yang menerapkan skema pembiayaan syariah.

Di antaranya BTN Syariah, beberapa waktu lalu bersama DPD REI Kalsel mensosialisasikan KPR subsidi skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

"Sampai dengan Nopember 2019 atau jelang penghujung tahun ini, kami menargetkan sebanyak 100 unit KPR subsidi BP2BT bisa terealisasi dari cabang kami. Apabila permintaan meningkat kami akan ajukan kembali ke pemerintah," jelas Branch Manager BTN Syariah Banjarmasin, Ferry Despriza kepada Banjarmasinpost.co.id.

Baca: Selain Rumah Baru, Perbankan Penyalur KPR Juga Jual Rumah Lelang, DP 10-20 Persen

Skema BP2BT yang masih baru menurutnya menjadi sebuah tantangan untuk mengenalkan ke masyarakat. Karena itu pihaknya sudah bekerjasama dengan dengan sejumlah pengembang dari REI dan Apersi dalam mensosialisasikannya.

Ferry optimistis target tersebut akan terealisasi mengingat peminat KPR subsidi terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pada skema BP2BT sendiri, terdapat sejumlah persyaratan yang dinilai memberatkan calon debitur, di antaranya rekening tabungan yang harus sudah berjalan enam bulan, angsuran menggunakan suku bunga pasar serta menggunakan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Daerah (Pemda).

"Namun saat ini sudah dilakukan relaksasi yakni DP dari 5 persen turun menjadi 1 persen, rekening tabungan dari 6 bulan menjadi 3 bulan, dan SLF diganti konsultan sehingga tidak lagi ke Pemda," paparnya.

Baca: Suhaili Senang Tarif Progresif Kendaraan Bermotor Direvisi, Usaha Barang Angkutan Diperingan 

Lebih lanjut dilatakannya, persyaratan calon debitur untuk skema BP2BT menyasar masyarakat berpenghasilan rendah maksimal Rp 4-6 juta.

Bank BUMN ini siap membantu dalam segi pembiayaan bersama pengembang di antaranya PT Bangun Banua dalam memasarkan KPR BP2BT.

Sementara itu, sejumlah bank penyalur turut menyambut baik adanya kuota tambahan yang diberikan pemerintah.

Kendati demikian, Staf Bagian Pembiayaan Divisi UUS Bank Kalsel, Winda Noor Annisa mengungkapkan kuota sekitar 145 unit yang diberikan dinilai masih kurang.

"Peminat KPR subsidi yang menggunakan Bank Kalsel Syariah semakin bertambah, total ada 40 pengembang yang bekerjasama dengan kami dan sepertinya kuota tambahan juga diprediksi bakal tidak mencukupi dilihat dari minat calon debitur ya g tinggi," ucapnya.

Meski masih baru tepatnya pada 2018 lalu, Bank Kalsel Syariah tampaknya laris diburu para pengembang dalam memasarkan unit KPR subsidi.

Winda menambahkan, Bank Kalsel Syariah menggunakan akad syariah murni, dalam arti tidak ada dua akad dalam satu akad. Penyelesaian pembelian rumah dengan pengembang tidak dicampur dengan calon debitur. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana).

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved