Berita Banjarmasin

Dialog Informatif Kebangsaan Soroti Terbengkalainya Terminal Pal 17 dan Pasar Cempaka

Beberapa pembangunan pasar dan terminal yang terjadi diberbagai daerah di Kalimantan Selatan menjadi sorotan dalam dialog Informatif Kebangsaan.

Dialog Informatif Kebangsaan Soroti Terbengkalainya Terminal Pal 17 dan Pasar Cempaka
banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar
Dialog Informatif Kebangsaan dan Kebijakan Pembangunan Kalsel di RRI Banjarmasin. 

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Beberapa pembangunan pasar dan terminal yang terjadi diberbagai daerah di Kalimantan Selatan menjadi sorotan dalam dialog Informatif Kebangsaan dan Kebijakan Pembangunan Kalsel di Studio Sastroharjo RRI Banjarmasin, Rabu (6/11/2019).

Salah satu nara sumber, Noorhalis Majid, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya, ada beberapa bangunan yang hingga saat ini masih terbengkalai.

Contohnya, kata dia, Terminal pal 17 yang hingga saat ini tak beroperasi. Begitu juga Pasar di Tanah Bumbu maupun Pasar Cempaka yang tidak ditempati pedagang dan lain-lain.

"Memang sebelum ada di bangun terlebih dahulu ada masukan di Musrembang. Namun, usulan itu dari bawah dan masyarakat atau mobilisasi masyarakat," kata Majid.

Tim Kemenhub Lakukan Verifikasi Kelaikan di Bandara Syamsudin Noor Baru hingga Sabtu depan

Akibat bukan aspirasi masyarakat, akibatnya partisipasi masyarakat rendah dan bangunan itu pun sia-sia.

Seharusnya, lanjut dia, sebelum pembangunan, pemeritah daerah terlebih dahulu meminta masukan dari masyarakat.

Nara sumber lainnya di acara yang digagas Jaringan pendamping kebijakan pembangunan DPW Kalsel bekerjasama Forum Komunikasi Pemerhati (FKP) RRI Banjarmasin ini yakni AH Jani Kasubid Bina Idelogi Kesbangpol Provinsi Kalsel, Faisal Amir Kasibid Sumber Daya Alam dan Lingkingan Hidup Bapeda Kalsel

Ketua DPW Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Winardi sethiono juga mengaku sedih dengan beberapa pembangunan yang terbengkalai.

"Untuk apa semua itu dibangun bila sudah selesai tidak dipakai alias mubajir," katanya.

Win, panggilan akrabnya menambahkan, dalam membangun sesuatu, pemeritah daerah jangan hanya keinginan sendiri tapi harus melalui kajian mendalam dan keinginan masyarakat.

Pasar Ulin Raya Banjarbaru Dibersihkan, Pedangang Diminta Tutup Untuk Persiapan Penilaian Adipura

Dia juga menyoroti tentang save Meratus jangan dipolitisir. "Merarus tidak boleh dieklopotasi, karena satu-satu hutan tropis yang perlu dilindungi," tandasnya.

Tak hanya masalah terbengkalainya pembangunan dan gunung meratus, juga perlunya perhatian guru yang mendidik siswa.

"Kami bingung mendidik anak-anak masalah disiplin. Orangtuanya bisa melaporkan ke HAM bila kami mendidik disiplin siswa. Ini saja ada teman kami, guru yang masuk penjara," kata Alimun, salah satu peserta dialog. (banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved