Berita Kotabaru

Perjalanan Dinas TP PKK Kotabaru Sempat Diselidiki, Begini Tanggapan Kejaksaan Kotabaru

Perkara Dana TP PKK pada Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kotabaru sempat ramai pada 2017

Perjalanan Dinas TP PKK Kotabaru Sempat Diselidiki, Begini Tanggapan Kejaksaan Kotabaru
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Kajari Kotabaru Haryoko Ari Prabowo didampingi Kasi Intelnya Agung Nugroho 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Perkara Dana TP PKK pada Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kotabaru sempat ramai pada 2017.

Namun lama tak ada kabar, bagaimana prosesnya yang sebelumnya pernah sampai ditangani Kejaksaan Kotabaru? Bahkan baru-baru ini terdengar informasi ada pengembelian dana dari TP PKK Kabupaten Kotabaru ke kas daerah.

Masalah Dana TP PKK itu berkaitan dengan anggaran biaya perjalanan dinas ke wilayah Kotabaru.

Dimana saat itu, yang menjadi Plt Kepala Dinas PMPD adalah Rahadiyan Riyadi yang saat ini menjabat sebagai Kadiskominfo Kotabaru.

VIRAL Kentut Bisa Mengancam Nyawa Seseorang, Begini Faktanya Menurut Dokter Gia Pratama

Wasiat Yuni Shara Sebelum Meninggal Dunia, Kakak Krisdayanti & Eks Raffi Ahmad Ungkap Soal Ini

Dengan Nada Tinggi Jokowi Marah dengan LKPP: Cangkul Masa Masih Impor? Kebangetan!

Saat Banjarmasinpost.co.id mencoba konfirmasi, Rahadiyan pada Rabu (6/11/19) tak membantah pernah ada mencairkan dana untuk TP PKK Kotabaru sesuai prosedur yang diajukan.

"Benar pada saat saya menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PMPD Kotabaru pada 2017 lalu memang ada pengeluaran dana perjalanan dinas yang diajukan TP PKK Kotabaru dan sudah kami cairkan sesuai yang diminta. Terkait ada persoalan kelebihan atau tidak ada itu bukan ranah saya," kata Rahadiyan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Haryoko Ari Prabowo, didampingi Kasi Intelnya Agung Nugrogo saat dikonfirmasi, mengatakan memang pernah ditangani saat masih penyelidikan, namun saat ini tidak dilanjutkan.

"Dana PKK sudah kami dalami dan kami sudah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dari APIP sudah memberikan laporan ke kita dan sudah ada penyelesaian kelebihan dana TP PKK yang dibayarkan dan sudah dikembalikan dan kami dari Kejari memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini. Namun apabila ada bukti baru maka akan ditindaklanjuti lagi, " kata Prabowo.

Dari perkara tersebut yang melakukan perjalanan dinas ada sebanyak 6 orang.

Selama penyelidikan itu, Kejaksaan Kotabaru juga telah memeriksa sekitar 10 orang terkait perkara perjalanan dinas TP PKK.

Dari perkara yang ada itu, Kajari menyebutkan kelebihan yang dibayarkan TP PKK sebanyak 19.437.000.

Perkara ini adalah terkait masalah administrasi dan kejaksaan Kotabaru saat itu belum menetapkan tersangka karena masih penyelidikan.

"Jadi sebelumnya kami melakukan penyelidikan, kita pastikan apakah ada pidananya atau administrasi saja dan ternyata setelah diperiksa perkaranya terkait administrasi," katanya.

Menurut Haryoko Ari Prabowo, TP PKK Kotabaru juga melakukan pengembalian sekitar bulan Oktober lalu.

Dia menjelaskan perkara, sudah resmi dihentikan di Kejaksaan Kotabaru dan belum sempat masuk ke penyidikan setelah koordinasi dengan APIP tadi.

Sebab, terkait Pemerintahan sebelum Kejaksaan Negeri, terlebih dahulu ditangani APIP dan setelah itu bila ada pidananya baru ke Kejaksaan.

"Prosesnya ke APIP dulu sebelum ke kami," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved