HSU Mantap

Dukung Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di HSU

Untuk melancarkan pelaksanaan Program Kotaku di Kabupaten HSU, melalui Dinas PUPRP telah melaksanakan workshop di aula Hotel Lambung Mangkurat.

Dukung Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di HSU
HO/Pemkab HSU
Workshop program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Lambung Mangkurat 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) memilki peran strategis dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh.

Untuk melancarkan pelaksanaan Program Kotaku di Kabupaten HSU, pemerintah setempat melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) telah melaksanakan workshop, di aula Hotel Lambung Mangkurat, Rabu (6/11/2019).

Kordinator Kotaku Kabupaten HSU Wahyudin, mengatakan, permukiman kumuh saat ini merupakan masalah hampir semua kota kota besar di Indonesia yang mencakup beberapa hal yaitu, kondisi fisik, kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang bermukim di tempat tersebut dan juga dampak oleh dua bagian tersebut.

"Tujuan workshop program Kotaku secara umum, memberikan pemahaman yang sama proses penanganan kota tanpa kumuh diperkotaan di kalangan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok peduli dan masyarakat luas," ujar Wahyudin.

Wabup HSU H Husairi Abdi saat hadiri workshop program Kotaku.
Wabup HSU H Husairi Abdi saat hadiri workshop program Kotaku. (HO/Pemkab HSU)

Dengan workshop ini diharapkannya juga bisa memberikan pemahaman terhadap kebijakan umum kota tanpa kumuh, kebijakan daerah penanganan kota tanpa kumuh dan juga memberikan kemampuan khusus strategi pelaksanaan program dan kerjasama program.

Sementara itu, Wabup HSU H Husairi Abdi, menyampaikan, sangat mendukung program Kotaku di HSU karena memilki peran strategis dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh.

Selain itu juga dalam rangka mendukung gerakan 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

"Salah satu peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanganan kawasan pemukiman kumuh kota adalah melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya mensinergikan penanganan pemukiman kumuh skala kota dan skala lingkungan," tambahnya.

Ditambahkannya, pelibatan peran aktif masyarakat dilakukan melalui orientasi penanggulangan kemiskinan menuju orientasi penanganan pemukiman kumuh dan pemerintah daerah sangat mendukung serta siap mendukung pelaksanaan program Kotaku di HSU.

Diharapkannya program Kotaku dapat mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan pemukiman kumuh menuju kota layak huni dan berkelanjutan.

"Hal ini tentunya dengan harapan agar kita target 0% kumuh dapat segera terealisasi di daerah yang sama sama kita cintai ini," harap Husairi. (*/Aol)

Penulis: Dony Usman
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved