Berita Banjarmasin

Bupati Batola Akan Susun Perbup Tindaklanjuti Raperda Provinsi Soal Perlindungan Aset Vital

Bupati Kabupaten Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani akan susun Peraturan Bupati (Perbup) untuk tindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Bupati Batola Akan Susun Perbup Tindaklanjuti Raperda Provinsi Soal Perlindungan Aset Vital
Rizal Untuk Bpost
Bupati Kabupaten Batola, Hj Noormiliyani 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bupati Kabupaten Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani akan susun Peraturan Bupati (Perbup) untuk tindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perlindungan aset negara dan daerah yang sedang digodok DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut untuk mengatur perlindungan terhadap aset negara dan daerah khususnya jembatan-jembatan yang ada di wilayahnya.

Proses tersebut menurut Hj Noormiliyani akan diinisiasi setelah Perda yang dimaksud dirampungkan oleh DPRD Provinsi Kalsel.

"Kita akan lihat apakah nanti dibuatkan Perbup, tapi harus dari Provinsi dulu," kata Hj Noormiliyani.

Deretan Contoh Ucapan Selamat Maulid Nabi Muhammad 2019 Dalam Bahasa Inggris & Indonesia

Tiba-tiba! Ayu Ting Ting Bagikan Undangan Pernikahan Disebut Sosok Ini, Robby Purba Pun Kaget

Amanat Yuni Shara Sebelum Meninggal Dunia ke Anaknya, Eks Raffi Ahmad & Kakak Krisdayanti Ungkap Ini

Hj Noormiliyani mengaku tak ingin terburu-buru keluarkan Perbup jika Perda yang disusun DPRD Provinsi Kalsel belum rampung, pasalnya Ia tak ingin adanya perubahan-perubahan terhadap Perbup jika ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan Perda Provinsi.

"Karena kalau Perbup dulu nanti di revisi lagi Perbupnya kalau tidak sesuai Perda Provinsi, kan itu anggaran lagi kami tidak mau itu terjadi," kata Hj Noormiliyani.

Ia mengaku mengapresiasi tindaklanjut oleh DPRD Provinsi Kalsel dengan rencana penyusunan Raperda tersebut yang diawali investigasi Komisi III DPRD Kalsel di lokasi bekas terjadinya insiden tertabraknya fender Jembatan Rumpiang di Kabupaten Batola oleh kapal angkutan.

Investigasi tersebut menurutnya memang merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Batola kepada DPRD Provinsi Kalsel agar hal serupa tak lagi terjadi dengan membuat payung hukum lindungi aset vital di daerah.

Sebelumnya, dijelaskan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Fahrin Nizar, untuk mempercepat inisiasi Raperda Tentang Perlindungan Aset Negara di Daerah, pihaknya akan mencontoh Perda serupa yang sudah ada dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan (Sumsel).

Pihaknya menurut Nizar akan mencontoh hal-hal krusial dalam Perda tersebut untuk disusun, disesuaikan dan diterapkan di Kalsel.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved