Berita Banjarbaru

Desa Wonorejo Diduga Merupakan Desa "Fiktif" di Balangan? PMD Kalsel Usulkan Data Desa Dihapus

Diakuinya di anggaran 2019 ini desa yang diusulkan sejumlah 1874, namun riilnya 1873 desa. Ada satu desa yang sudah sejatinya tak layak.

Desa Wonorejo Diduga Merupakan Desa
net
ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Desa Wonorejo, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan disebut sebut sebagai dugaan desa yang "fiktif"di Kalsel. Desa tersebut tetap diusulkan dapat dana desa meski kini faktanya tidak layak lagi dapat dana desa.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli, dikonfirmasi banjarmasinpost.co.id, Kamis (7/11/2019) meluruskan bahwa adalah Kabupaten kota yang mengusulkan.

Namun demikia, kini pihaknya usulkan ke Kemendagri untuk dihapuskan data desa yang dimaksud.

Diakuinya di anggaran 2019 ini desa yang diusulkan sejumlah 1874, namun riilnya 1873 desa. Ada satu desa yang sudah sejatinya tak layak.

"Meski dianggarkan. Tapi dananya itu tidak pernah dipakai. Kementerian keuangan itu selalu mengacu ke Kementerian data dalam negeri.

Ayah Mencuri Handphone dengan Memanfaatkan Anaknya yang Masih di Bawah Umur, Terekam CCTV

Ribuan Jemaah Hadiri Maulid Nabi di Sabilal, Guru Zuhdi Minta Umat Kagumi Sosok Nabi Muhammad SAW

Pelaku Penusuk Anak Hingga Tewas di Lapangan Dwi Darma Rantau, Diserahkan Keluarganya ke Polisi

Tahun kemarin ada terus muncul, namun dananya tidak pernah dipakai berdasar laporan yang diterima. Dalam artinya dilaporkan dana dikembalikan ke kas negara," sebutnya.

Menurut Informasi yang diterima Zulkifli, sejatinya lokasi desanya ada, tapi karena masyarakatnya perlahan menjual lahannya ke perusahaan akhirnya habis penduduknya.

"Ada penduduknya tapi tak layak lagi disebut desa. Siapa pengurusnya kepala desanya tidak ada lagi. Perlu digarisbawahi, untuk menggunakan dana itu harus ada permusyawaratan desa, ada DPD nya dan ada berbagai macam persyaratan dan sulit untuk dicairkan jika tanpa ada pengelolanya," urai Zulkifli.

Cuma Kementerian, lanjutnya, masih belum ada menghapus data itu sehingga tetap dianggarkan.

"Perkirakan kami tetap diusulkan oleh daerah tersebut karena mungkin nunggu Permendgri ada sejumlah desa di seluruh Indonesia yang dihapus. Tapi sejatinya meskipun itu belum dihapus tetap tak bisa dipakai uangnya karena harus ada laporannya," tandas Zulkifli.

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved